Dampak Pabrik Kelapa Sawit tutup. Warga minta solusi ke DPRD

Mukhni.AF, wakil pimpinan II DPRD Kotabaru saat memimpin rapat dengar pendapat dengan warga masyarakat Kelumpang Hulu dan Hampang.

sentral14.com, Kotabaru -
Sekitar dua bulan lalu (februari), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengeluarkan surat penghentian operasional (penutupan) dua pabrik kelapa sawit (PT. Borneo Sawit Persada dan PT. Benua Lawas Lestari) di daerah Kelumpang Hulu.

Hal itu berdampak terhadap karyawan dan para petani sawit di desa Kelumpang Hulu dan Hampang.

Karyawan di rumahkan dan belum mendapatkan "haknya". Sedangkan para petani mengalami kesulitan menjual buah sawitnya (Tandan Buah Segar) dengan harga memadai.

Sebelum dua Perusahaan itu di tutup, para petani bisa menjual hasil buah sawit mereka dengan harga memadai (tinggi). Beda apabila di jual ke pabrik kelapa sawit lain. Di beli dengan harga murah. Dan buah sawit mereka di sortir dulu (di pilih-pilih) sebelum di beli.

" Persoalan proses hukum silahkan jalan. Kami hanya minta solusinya. Dampak sosial yang dirasakan warga. Kami minta pertimbangan," kata Saijul kurnain, perwakilan petani kebun kelapa sawit dan karyawan Desa Banua Lawas, Desa Sungai Kupang, kecamatan Kelumpang Hulu dan Desa Lalapin, kecamatan Hampang.

Persoalan warga ini di bawa ke DPRD Kotabaru.

Rapat dengar pendapat pun di gelar Komisi II gabungan anggota DPRD Daerah Pemilihan II yang di pimpin Mukhni.AF, Wakil Ketua II DPRD Kotabaru di ruang rapat sekretariat DPRD Kotabaru, Senin (17/04/17) tadi.

Selain warga Kelumpang Hulu dan Hampang. Kasat Reskrim Polres Kotabaru, Pihak Perusahaan, Disnakertrans, Camat Hampang, Dinas Perkebunan di undang dan hadir di acara tersebut.

Terkait persoalan hasil dari kebun sawit warga, Mukhni meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perkebunan agar membicarakan ke pabrik-pabrik kelapa sawit,  baik yang ada di daerah kelumpang sampai ke Pamukan bagaimana bisa membeli sawit warga.

"Tolong bisa di terima (beli.red) TBS masyarakat. Kalau tidak ada (yang beli) dan Pemerintah tidak turun tangan, masyarakat akan merugi,"ucapnya meminta Dinas Perkebunan membicarakan ke Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Kotabaru.

Solusi lain mengatasi persoalan ini menurut Mukhni yaitu, "pemerintah Kabupaten harus duduk bersama merumuskan. Apakah melalui BUMD membangun pabrik kelapa sawit?  Atau mengoptimalkan perusahan yang sudah ada itu dengan upaya pola kerjasama melalui lembaga  Koperasi,"tandasnya.
(IHA)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Dampak Pabrik Kelapa Sawit tutup. Warga minta solusi ke DPRD"

Posting Komentar