RDP DPRD Kembali Bahas Persoalan di Desa Bekambit Asri, Agus: Kami Kecewa Dengan DLHD

Kotabaru, Kalsel-
Rapat dengar pendapat (RDP) yang di gelar diruang rapat gabungan Sekretariat DPRD, Senin (10/07/17) kembali membahas persoalan warga Desa Bekambit Asri akibat terjena gatal-gatal.

RPD yang dipimpin Wakil Pimpinan II DPRD, H. Mukhni.AF dihadiri diantaranya; anggota Komisi I, III DPRD, DLHD, Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan Peternakan, Kapolsek Pulau Laut Timur, Iptu Purba, Danramil Pulau Laut Timur, Kapten Eko, DKMS, Agusaputra Wiranto, Kepala Desa Bekambit Asri, Muhammad Syamsir bersama warga, dan Kepala Desa Bekambit, Zulkifli.

Sebelumnya, persoalan ini sudah pernah juga dibahas di RDP DPRD pada tanggal 8 Mei 2017, lalu. Saat itu RDP dipimpim Wakil Ketua I DPRD, Muhammad Arif. Disimpulkan waktu itu, dilakukan "Bina Lingkungan" dengan membentuk Tim yang dikoordinir DLHD.

Sampai dengan dilaksanakannya RDP ini, Tim Bina lingkungan itu belum dibentuk.

Said Rizlani Fahrani, plt DLHD dalam RDP ini mengatakan, mengenai hasil rapat pertama tanggal 8 mei 2017 yaitu masalah bina lingkungan,
secepatnya kita laksanakan terkait permasalahan pencemaran di Bekambit Asri.
"Waktu itu kami berpikiran untuk lebih kondisif,"ujarnya.

Ia menambahkan,"kami sudah mengirim surat permohonan atau surat tindak lanjut hasil rapat kepada PT. BSS pada 6 juni 2017 dan sampai sekarang belum ada tanggapan pihak perusahaan terhadap kondisi pertanian khususnya di desa bakambit Asri.

"Kita tidak berpikir negatif terhadap perusahaan,tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut apa yang bisa dikerjakan dan di bantu oleh pihak perusahan terhadap permasalahan gatal-gatal di desa bekambit asri.

Dilanjutkannya, "kalao sudah ada tanggapan, kami juga akan kordinasi dengan dinas lain.
Ia juga mengaku sudah koordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,"memang kendalanya  dari segi anggaran,mungkin di sini lewat Musrembang,"tuturnya.

Dikatakannya, informasi dari Dinas Cipta Karya ada keterlambatan. Kalao (WC) warga dibangunkan oleh cipta karya harus ada p
roses hibah.

"Dalam kesempatan ini kami mengharapkan bagaimana respon dari pihak perusahan terhadap permasalahan ini,"katanya.

"Sudahkah dibentuk Tim Bina Lingkungan?
Karena Tim ini lah yang akan mengkaji sesuai notulen RDP lalu,"tanya Mukhni.

Said menjelaskan,
Untuk mengkaji hasil notulen rapat kemaren terkait dugaan pencemaran sungai.
Telah dilakukan uji sempel oleh BBTKLPP Banjarbaru. Ada beberapa parameter yang  di uji yang melebihi baku mutu. Namun belum diketahui prnyebabnya. Ia pun minta solusi lagi bagaimana untuk mengatasi itu.

Terkait warga yang terkena gatal-gatal, plt Kepala Dinas Kesehatan, Hj Ernawati menjelaskan, pasien yang terkena berjumlah 42 orang, dan alhamdulillah 33 orang sudah sembuh dan masih ada 9 orang yang masih sakit.

Kemudian, lanjut dia, dari 9 orang yang masih sakit, ada 7 orang yang datag berobat kembali.
"Kami terus memantau dan melakukan pengobatan,"katanya.

Ditambahkannya, kami sempat berbincang dengan DLHD, ada pemikiran kita bersama sama Dinas Cipta Karya akan membuat WC untuk masyarakat.

Denny HK Ketua Komisi lll DPRD mengatakan, RDP ini merupakan tindak lanjut perintah untuk melakukan koordinasi terhadap bina lingkungan itu yang menjadi pokok permasalahan.

"Yang harus dilakukan DLHD adalah, segera melakukan rapat dan kordinasi sesuai hasil rapat yang pertama, bukan menyerahkan kepada perusahaan,"ucapnya.

Karena dugaannya belum jelas, saran dia bentuklah tim. "Kita cari penyababnya apa,
kalau ini tidak ada penyelesaian tentunya PT. BSS akan terus tertuduh terkait masalah pencemaran di desa bekambit Asri ini,"tandasnya.

Demikiannpula H Hartono, anggota DPRD menyatakan, sesuai rekomendasi RDP sebelumnya untuk membentuk Tim. Apakah sudah bergerak?
"kita mencari solusi, kemudian peran serta dari PT BSS menggunakan program CSRnya terkait bina lingkungan karena perusahaan dalam artian sama-sama mensejahterakan masyarakat,"katanya.

Hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan?

Adreas Bubun yang hadir mewakili PT. BSS mengaku tidak dapat surat atau di email terkait hasil RDP pertama itu.

Namun ia menyampaikan, PT BSS mempunyai 11 Desa binaan terkait dengan program CSR ini. Belum ada rencana singkronisasi pembangunan kotabaru dengan CSR perusahaan jadi, semestinya usulan-usulan dari desa ke camat, dari camat ke perusahaan baru kami teruskan ke pimpinan.

Ia menyebut, upaya yang sudah dilakukan PT BSS adalah pembuatan tanggul di pinggir sungai.

Agusaputra wiranto, Ketua DKMS menyesalkan karena persoalan ini sudah lama, seharusnya kata dia pembentukan tim itu sudah lama dilakukan DLHD yaitu membentuk kepanitiaan untuk bina lingkungan.

Namun, lanjut dia, sampai saat ini belum juga terbentuk dan tidak ada realisasi dari DLHD untuk membentuk panitia atau tim pelaksana bina lingkungan. Sudah banyak upaya yang kami lakukan. Sudah berapa kali kami ke DLHD tapi belum mendapat respon dan kami malah dicuekin,"ungkapnya.

Jadi, kata dia, tidak salah kami beranggapan DLHD tidak serius dalam penanganan kasus ini.

"Seolah-olah DLHD tidak menanggapi keputusan hasil rapat pertama,"ucapnya.

"Haruskah kami demonstrasi di depan Bupati?

 "Haruskah kami membogol diri di Tiang Bendera Merah Putih di depan kantor bupati?

Apakah kita tidak malu terhadap daerah-daerah lain kok' pemerintah kotabaru tidak kondusif, apabila hal itu kami lakukan? ungkap Agus seraya menambahkan, "Ini lantaran DLHD tidak konsisten untuk menjalankan amanah apa yang telah disepakati waktu sebelumnya. Kami merasa kecewa,"tandas Agus.

Demikian pula Kepala Desa Bekambit Asri, Muhammad Syamsir mengatakan, pihak PT.BSS malah sudah menanyakan ke kami, kapan kita dilaksanakan bina lingkungan,"kutipnya.

Artinya, kata dia, perusahaan sudah siap membantu namun, belum ada perintah atau usulan dari DLHD ke perusahaan.

Ia menambahkan, "dari awal saya mendengar selalu disebut WC, seolah-olah di daerah kami itu ada banyak WC di areal persawahan. Hanya ada 1 WC di dekat persawahan itu. Warga kami WCnya ada dirumah masing-masing. Dan tidak masuk akal penyebab gatal-gatal itu akibat kotoran manusia karena lahan itu cukup luas,"tegasnya.

Ia menyatakan, sebelum 1 WC di area persawahan itu dibangun, gatal-gatal itu sudah ada.
" Kalau hanya membangun WC, cukup kami saja yang laksanakan,"imbuhnya.

Kemudian, menanggapi dari Dinas Kesehatan yang mengatakan tidak ada pasien baru dan diakuinya Dinas Kesehatan sudah melakukan tanggung jawabnya, kami pun menghargai itu.

"Bukan tidak ada penambahan pasien, sebenarnya setiap masyarakat yang terjun ke lokasi (sumber gatal-gatal) atau di areal persawahan itu pasti kena gatal cuman, warg enggan berobat karena saat mereka berobat dan sembuh, esok' kalau terjun lagi akan kena gatal lagi,"pungkasnya
(Heriansyah)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: