RDP DPRD, warga: akibat "pendulangan" di tertibkan, beberapa keluarga "pisah ranjang".

Tanah Bumbu, Kalsel -
Ratusan warga masyarakat dari berbagai kecamatan diantaranya; Kusan Hulu, Kuranji, Mentewe, Sungai Loban, Angsana, Kusan Hilir datang ke kantor DPRD Tanah Bumbu untuk mengikuti jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di gelar DPRD Tanah Bumbu, Kamis (24/08/17).

Rapat yang di pimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu, H. Supiansyah ini membahas terkait permasalahan yang dialami warga akibat penertiban tambang emas rakyat (pendulangan) di beberapa kecamatan tersebut.

Warga menyebut, permasalahan yang mereka alami sebagian besar adalah masalah ekonomi. Urusan hidup sehari-hari bahkan ada yang mengungkapkan, akibat penertiban ini, ada beberapa keluarga yang "pisah ranjang".

Perwakilan warga masing-masing menyampaikan yang intinya meminta solusi ke Pemerintah Daerah. Meminta agar mereka bisa bekerja (mendulang emas) kembali.

Assisten II, SETDA Tanah Bumbu, Ambo Saka meminta agar masyarakat bersabar. " Beri kesempatan saya melaporkan hal ini kepada Pimpinan.
Berikan kesempatan kepada Eksekutif dan DPRD untuk mencari solusi yang terbaik,"pintanya.

H. Supiansyah membacakan kesimpulan dalam RDP ini antara lain, "harus pembentukan pertambangan rakyat, setiap kecamatan harus di data. Ijin pertambangan (emas) rakyat harus dibuatkan oleh Pemerintah Daerah. Menyampaikan surat ke Gubernur, Polda, hasil rapat hari ini. Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mencarikan aturan secepatnya. Di minta kepada Polres tidak ada rajia paling sedikitnya 3 bulan."

Menanggapi hal itu, KBO Polres Tanah Bumbu, Iptu Kristian meminta dasar untuk mengambil kebijakan sesuai permintaan masyarakat atau permintaan dari pihak DPRD atau Eksekutif.
"Mengambil kebijakan harus ada dasarnya juga sebagai pertanggung jawaban ke atasan,"tandasnya.

RDP ini juga di hadiri diantaranya; para anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, pihak eksekutif, Para Kapolsek terkait, Para Camat terkait, dan Kepala Desa.
(IHA)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: