Hj. Norhaida: "aspirasi" masyarakat sulit terealisasi tanpa program aspirasi DPRD. Kecuali..?

Kotabaru, Kalsel.

Tidak terkecuali Hj. Norhaida, anggota DPRD dari Fraksi PKB. Minggu ke-3 Nopember 2017 ini, Dia juga memanfaatkan masa RESES (mengunjungi Dapilnya sambil menyerap aspirasi masyarakat, setelah selesai masa sidang).

 Hj. Norhaida, Anggota DPRD

Dia berkunjung ke Desa Bangun Rejo Kecamatan Tg. Selayar dan ke Desa Terangkeh, Desa Sebanti Kecamatan Pulau Laut Barat.

Di Desa Bangun Rejo pertemuan dihadiri Kepala Desanya, Purnomo beserta warga setempat. Kepada Hj. Norhaida mereka menyampaikan permintaan rehab Masjid Desa.

Kemudian, karena disitu (eks tranmigrasi) yang mayoritas warganya bertani dan berkebun, mereka manyampaikan agar ada bantuan bibit sawit dan karet serta ada perbaikan jalan usaha tani.

Lain lagi di Desa Terangkeh yang hanya dihadiri aparat desanya dan tentu saja juga dihadiri warga setempat.  Warga disini terdiri dari Nelayan dan Petani. Mereka masih kekurangan air bersih (sumur bor) dan mengharap dibangunkan WC umum (MCK). 

Sama halnya di Desa Sebanti yang dihadiri Kepala Desa Harun bersama warganya. Air bersih masih menjadi permasalahan warga. Mereka pun mengharapkan kepada Hj. Norhaida agar mengusahakan pembuatan sumur bor (umum) di beberapa titik. Ditambah bantuan dibidang keagamaan (peralatan rebbana Majelis Ta’lim).

Menindaklanjuti aspirasi warga tersebut, Hj. Norhaida mengatakan, kemungkinan bisa diusahakan di APBD – P (perubahan) tahun 2018 atau di APBD tahun 2019 melalui program aspirasi DPRD Fraksi PKB. “Tidak bisa semua aspirasi warga itu bisa direalisasikan. Mana nanti yang lebih prioritas,”katanya.

Menurutnya, aspirasi warga tersebut sulit terealisasi tanpa melalui program aspirasi DPRD.

“Selama ini program pemerintah belum bisa menyentuh usulan warga masyarakat itu. Diluar dari program aspirasi DPRD sulit masuk (terealisasi) di Dinas.  Selama ini belum ada informasi dari dinas terkait adanya program yang diusulkan warga itu,”bebernya.

Masih kata Hj. Norhaida, Kalau bukan kita (DPRD) yang merekomendasikan, kemungkinan permintaan warga masyarakat itu tidak bisa masuk (diprogramkan Dinas). Kecuali, kata dia, warga langsung menyampaikan ke Bupati saat ada pertemuan / kesempatan.

(IHA)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: