Demo tolak tambang batu bara, Sabri: TNI jangan terlibat...!
Kotabaru, Kalsel-
Berbagai elemen masyarakat terus menyuarakan penolakan pertambangan batu bara di Pulau Laut.
Kemarin, Kamis (18/01/18), massa yang tergabung dalam Organisasi Pedagang Ikan Nelayan (OPIN) yang berunjuk rasa di kantor Bupati dan DPRD.
Baca juga :
http://www.sentral14.id/2018/01/demo-tolak-tambang-batu-bara-di-kantor.html?m=1
Hari ini, Jumat (19/01/18), Massa, atas nama Aliansi Masyarakat Pulau Laut berunjuk rasa (demo) di kantor DPRD.
Massa membawa berbagai macam spanduk bertuliskan, initinya menolak pertambangan batu bara di Pulau Laut.
Salah satu spanduk yang mereka bawa bertuliskan, "Pak Bupati harus tegas menolak tambang sesuai visi misi."
Sabri, koordinator lapangan aksi dalam orasinya mengindikasikan TNI terlibat dalam pertambangan batu bara di Pulau Laut (Kotabaru) dan mengharapkan menghentikan keterlibatannya.
Ia juga berharap, yang menyampaikan aspirasi agar tidak di intimidasi.
Juga, Agus Andriono dan Awaludin dalam orasinya berharap kepada Pemerintah Daerah untuk membuat Perda tentang pelarangan/penolakan pertambangan batu bara di Pulau Laut.
"Penolakan pertambangan batu bara di pulau laut harga mati,"tegas Agus.
Awaludin juga menegaskan, apabila
Perda tentang penolakan pertambangan batu bara di pulau laut itu tidak di buat, maka akan (terus) turun ke jalan. "Ujarnya.
Kepada DPRD, massa menyerahkan surat pernyataan yang diterima Gt. Anasrullah, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD.
Gt. Anasrullah berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat itu ke Pimpinan DPRD. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti,"katanya.
Dihubungi Komandan Kodim 1004 Kotabaru, Letkol Arh Samujiyo membantah TNI terlibat dalam pertambangan batu bara di Pulau Laut.
"Itu kan Koperasi. Koperasi Tribuana Kopassus, Koperasi Dharma Putera Kostrad, dan Puskop Pangdam VI Mulawarman. Kecuali koperasi dilarang. Koperasi 'kan berbadan hukum,"pungkasnya.
(IHA)
Berbagai elemen masyarakat terus menyuarakan penolakan pertambangan batu bara di Pulau Laut.
Kemarin, Kamis (18/01/18), massa yang tergabung dalam Organisasi Pedagang Ikan Nelayan (OPIN) yang berunjuk rasa di kantor Bupati dan DPRD.
Baca juga :
http://www.sentral14.id/2018/01/demo-tolak-tambang-batu-bara-di-kantor.html?m=1
Hari ini, Jumat (19/01/18), Massa, atas nama Aliansi Masyarakat Pulau Laut berunjuk rasa (demo) di kantor DPRD.
Massa membawa berbagai macam spanduk bertuliskan, initinya menolak pertambangan batu bara di Pulau Laut.
Salah satu spanduk yang mereka bawa bertuliskan, "Pak Bupati harus tegas menolak tambang sesuai visi misi."
Sabri, koordinator lapangan aksi dalam orasinya mengindikasikan TNI terlibat dalam pertambangan batu bara di Pulau Laut (Kotabaru) dan mengharapkan menghentikan keterlibatannya.
Ia juga berharap, yang menyampaikan aspirasi agar tidak di intimidasi.
Juga, Agus Andriono dan Awaludin dalam orasinya berharap kepada Pemerintah Daerah untuk membuat Perda tentang pelarangan/penolakan pertambangan batu bara di Pulau Laut.
"Penolakan pertambangan batu bara di pulau laut harga mati,"tegas Agus.
Awaludin juga menegaskan, apabila
Perda tentang penolakan pertambangan batu bara di pulau laut itu tidak di buat, maka akan (terus) turun ke jalan. "Ujarnya.
Kepada DPRD, massa menyerahkan surat pernyataan yang diterima Gt. Anasrullah, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD.
Gt. Anasrullah berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat itu ke Pimpinan DPRD. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti,"katanya.
Dihubungi Komandan Kodim 1004 Kotabaru, Letkol Arh Samujiyo membantah TNI terlibat dalam pertambangan batu bara di Pulau Laut.
"Itu kan Koperasi. Koperasi Tribuana Kopassus, Koperasi Dharma Putera Kostrad, dan Puskop Pangdam VI Mulawarman. Kecuali koperasi dilarang. Koperasi 'kan berbadan hukum,"pungkasnya.
(IHA)
0 Response to "Demo tolak tambang batu bara, Sabri: TNI jangan terlibat...!"
Posting Komentar