2 tahun lebih kepemimpinan SJA-Burhanuddin, pembangunan infstruktur lambat? Simak solusi Anggota Dewan!
Kotabaru, Kalsel-
Pada 1 juni nanti Kabupaten Kotabaru sudah berusia 68 tahun.
H. Sayed Jafar Al Idrus dan H. Burhanuddin sudah 2 tahun lebih memimpin Kabupaten Kotabaru.
Bagaimana perkembangan pembangunan infrastruktur jalan?
Pantauan di lapangan, melihat keluhan masyarakat misalnya di daerah Kelumpang, Pamukan dan Sungai Durian, pergerakannya agak lambat. Dimana kendalanya?
Denny Hendro Kurniawan, Ketua Komisi III DPRD
Menanggapi hal itu, Denny Hendro Kurniawan, Ketua Komisi III DPRD mengatakan, di dalam rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati tahun 2016 maupun 2017, khususnya realisasi kinerja terkait infrastruktur jalan cukup jelas bahwa capaian kinerja yang tidak maksimal pada tahun sebelumnya seharusnya tidak terjadi lagi, minimal terminimalisir di tahun 2018 ini cukup dijadikan pelajaran bersama.
Dilanjutkan Denny, program yang sudah baik yang disepakati bersama hendaknya bisa dilaksanakan tepat waktu karena anggaran infrastruktur jalan pada tahun 2018 sangat besar yakni total belanja khusus untuk jalan sebesar Rp 198 Miliar yang terbagi ke dalam 3 wilayah kerja.
Dikatakan Denny, Jika bisa dilaksanakan maksimal, maka pembangunan sangat cepat dirasakan oleh masyarakat.
"Hari ini idealnya proses pembangunan sudah mulai jalan. Saya yakin hari ini masih terkendala pada proses lelang atau penetapan pemenang tender. Untuk itu komisi III akan segera mengirim surat kepada pihak eksekutif,"pungkasnya.
H. Genta Kusan, Anggota DPRD
Kemudian, H. Genta Kusan atau H. Gegen menambahkan, perjalanan waktu tidak terasa, kepemimpinan Bupati Kotabaru sudah 2 tahun lebih. Keinginan atau animo pembangunan, khususnya infrastruktur jalan adalah salah satu program unggulan, disamping 2 program lainnya.
Perlu diingat, tambah Gegen, ruas jalan kotabaru panjangnya ribuan km yang terbagi kewenangannya yaitu; daerah (kabupaten), propinsi dan pusat.
APBD terbatas. Inilah yang perlu diperhatikan.
Wewenang pusat lobi pusat, propinsi lobi propinsi dan APBD daerah dipadu serasikan dengan CSR perusahaan.
Menurut Gegen, pemerintah kabupaten harus memetakan dulu, mana jalan yang akan dikerjakan, mana skala prioritas. Duduk bersama dengan DPRD tentang tahapan-tahapan dan target jalan yang akan dikerjakan.
"APBD adalah tolak ukur dari segala perencanaan pembangunan, intinya, dengan kebersamaan pola kemitraan antara eksekutif dan legislatif dan di dukung semua pihak Insya Allah segala persolan dapat diatasi,"tandasnya.
(IHA)
Pada 1 juni nanti Kabupaten Kotabaru sudah berusia 68 tahun.
H. Sayed Jafar Al Idrus dan H. Burhanuddin sudah 2 tahun lebih memimpin Kabupaten Kotabaru.
Bagaimana perkembangan pembangunan infrastruktur jalan?
Pantauan di lapangan, melihat keluhan masyarakat misalnya di daerah Kelumpang, Pamukan dan Sungai Durian, pergerakannya agak lambat. Dimana kendalanya?
Menanggapi hal itu, Denny Hendro Kurniawan, Ketua Komisi III DPRD mengatakan, di dalam rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati tahun 2016 maupun 2017, khususnya realisasi kinerja terkait infrastruktur jalan cukup jelas bahwa capaian kinerja yang tidak maksimal pada tahun sebelumnya seharusnya tidak terjadi lagi, minimal terminimalisir di tahun 2018 ini cukup dijadikan pelajaran bersama.
Dilanjutkan Denny, program yang sudah baik yang disepakati bersama hendaknya bisa dilaksanakan tepat waktu karena anggaran infrastruktur jalan pada tahun 2018 sangat besar yakni total belanja khusus untuk jalan sebesar Rp 198 Miliar yang terbagi ke dalam 3 wilayah kerja.
Dikatakan Denny, Jika bisa dilaksanakan maksimal, maka pembangunan sangat cepat dirasakan oleh masyarakat.
"Hari ini idealnya proses pembangunan sudah mulai jalan. Saya yakin hari ini masih terkendala pada proses lelang atau penetapan pemenang tender. Untuk itu komisi III akan segera mengirim surat kepada pihak eksekutif,"pungkasnya.
Kemudian, H. Genta Kusan atau H. Gegen menambahkan, perjalanan waktu tidak terasa, kepemimpinan Bupati Kotabaru sudah 2 tahun lebih. Keinginan atau animo pembangunan, khususnya infrastruktur jalan adalah salah satu program unggulan, disamping 2 program lainnya.
Perlu diingat, tambah Gegen, ruas jalan kotabaru panjangnya ribuan km yang terbagi kewenangannya yaitu; daerah (kabupaten), propinsi dan pusat.
APBD terbatas. Inilah yang perlu diperhatikan.
Wewenang pusat lobi pusat, propinsi lobi propinsi dan APBD daerah dipadu serasikan dengan CSR perusahaan.
Menurut Gegen, pemerintah kabupaten harus memetakan dulu, mana jalan yang akan dikerjakan, mana skala prioritas. Duduk bersama dengan DPRD tentang tahapan-tahapan dan target jalan yang akan dikerjakan.
"APBD adalah tolak ukur dari segala perencanaan pembangunan, intinya, dengan kebersamaan pola kemitraan antara eksekutif dan legislatif dan di dukung semua pihak Insya Allah segala persolan dapat diatasi,"tandasnya.
(IHA)
0 Response to "2 tahun lebih kepemimpinan SJA-Burhanuddin, pembangunan infstruktur lambat? Simak solusi Anggota Dewan!"
Posting Komentar