“Kotabaru posisi terakhir dalam kinerja”, Eksekutif atau DPRD yang bertanggung jawab?

Hj. Alfisah, Ketua DPRD Kotabaru

Kotabaru, Kalsel -

Terkait kinerja Pemerintah Daerah Kotabaru, orang memandang tanggung jawab ada di tangan Pemerintah Daerah.

“Pemerintah Daerah itu Bupati dan DPRD,” terang Hj. Alfisah, Ketua DPRD ketika ditanya usai Rapat Paripurna DPRD, Senin (09/07/18).

Baca: https://www.sentral14.id/2018/07/dprd-gelar-rapat-paripurna-apa-saja.html?m=1

Tapi harus disadari, Kata Hj. Alfisah, batasan kewenangan itu berbeda. Batasan kewenangan DPRD, mengawasi. Dan sudah itu sudah terawasi dengan terbitnya Raperda tentang pandangan DPRD terhadap LKPJ Bupati.

Ditanya terkait kinerja SKPD yang tidak mampu melaksanakan (progres) pembangunan yang menjadi salah sebab Pemerintah Kabupaten berada di posisi terakhir dari 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan?

Hj. Alfisah mengatakan, “secara teknis yang lebih tahu sebab-sebab itu adalah pihak eksekutif. Dewan menilai secara general (menyeluruh)”.

Baca: https://www.sentral14.id/2018/07/ternyata-benar-se-kalsel-kotabaru-jadi.html?m=1

Hasil penilaian (catatan) DPRD terhadap kinerja eksekutif disampaikan dalam Rapat Peripurna DPRD terkait Raperda Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten.

Diantara penilaian (catatan) DPRD itu terdapat di :

Point 2 (dua) : “ Namun disamping itu pula masih ada beberapa program kegiatan khususnya yang menjadi urusan wajib realisasi anggaran hanya berkisar pada 50% yaitu pekerjaan umum pos belanja langsung sebesar 51,93% dari dana sebesar kurang lebih Rp 315.000.000.000 (tiga ratus lima belas milyar) dan hanya terserap kurang lebih Rp 162.000.000.000 (seratus enam puluh dua milyar) saja.

Ini perlu untuk mendapat perhatian, karena dengan serapan yang rendah akan berdampak pada program yang mengarah untuk kepentingan masyarakat”.

Point 6 (enam) : “ SKPD pengguna anggaran besar masih kurang efektif dalam serapan dan realisasi terhadap anggaran yang dikelolanya sehingga serapan anggaran masih rendah”.

Point 13 (tiga belas) : “serapan anggaran pada proyek-proyek yang sudah dianggarkan rendah sekali. Infrrastruktur yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah sebagian besar gagal dikerjakan. Sangat ironis jika pemangku kebijakan tak bisa mengoptimalkan anggaran untuk masyarakat”.

(IHA)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: