DPRD Soroti Pengelolaan Keuangan Daerah

Kotabaru, Kalsel-
Pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah masih marut, ditandai dengan banyak proyek-proyek pembangunan yang tidak dibayar sehingga menjadi isu daerah yang tidak sedap.

Kurang memperhatikan skala prioritas dalam hal memilih program-program kegiatan. Sehingga hal-hal yang wajib menjadi permasalahan seperti tunjangan tenaga kesehatan dan tunjangan dokter yang tidak tercairkan dan terlambatnya dana operasional desa.

Dalam realisasi anggaran, banyak sekali program kegiatan yang tidak direalisasikan, seperti pembangunan perkantoran dan rumah sakit.

Hutang-hutang daerah tersebut tidak dilaporkan dalam LKPJ (laporan keterangan pertanggung jawaban) Bupati Tahun 2018, pada saat sidang Paripurna DPRD tahun 2019.

Sehingga Badan Anggaran DPRD tidak bisa menindaklanjuti apa yang menjadi tahapan-tahapan terhadap beban hutang daerah tersebut.

Masih tinggi biaya belanja pegawai dibandingkan biaya belanja langsung, sehingga berimbas pada percepatan pelayanan pembangunan untuk masyarakat

Dalam laporan keterangan pertanggung jawaban, pertumbuhan ekonomi kotabaru berbeda dengan data statistik, sehingga dalam hal menentukan kebijakan selanjutnya, dimungkinkan salah sasaran.

(IHa)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: