Arif: Kita Akan Tindaklanjuti Aspirasi Aliansi Gerakor

Kotabaru, Kalsel –

Wakil ketua I DPRD, Muhammad Arif mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi aliansi Gerakor (Gerakan Masyarakat Anti Korupsi), Komansa (Komunitas Mahasiswa Mandar Saijaan), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Kotabaru yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD, Selasa (02/07/2019).

Aspirasi yang mereka sampaikan antara lain :

1.   Meminta keterangan hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah, secara lisan dan tulisan yang diberikan BPK RI perwakilan Kalsel kepada pemkab Kotabaru,

2.     Meminta kepada penyelenggara daerah dalam hal ini bupati dan wakil bupati untuk memberikan keterangan tentang hutang pemkab kepada pihak ketiga, bagaimana mekanisme penyelesaiannya, hutang ke siapa dan tahun berapa?

3.     Meminta kepada DPRD Kotabaru untuk memberikan keterangan secara lisan dan tulisan, apa alasan krusial terkait tidak terselenggaranya APBD perubahan tahun 2018,

4.     Meminta kepada bupati dan wakil bupati untuk memberikan penjelasan secara lisan dan tulisan terkait hilangnya foto wakil bupati di acara hari jadi Kabupten Kotabaru ke – 69,

5.     Meminta Pemerintah Daerah untuk menjelaskan secara lisan dan tulisan mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur berupa jalan dan pariwisata.

Berapa KM yang sudah dibangun? Di mana saja? Dan berapa dana yang direalisasikan?

Mengingat masih banyak masyarakat yang berkeluh kesah terkait infrastruktur jalan yang hingga kini belum mendapat perhatian dari pemerintah secara serius,

6.     Meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan keterangan terkait hasil evaluasi kemenpan RI terhadap kinerja semua SKPD dan solusi apa yang disiapkan?

7.     Meminta DPRD Kotabaru agar melakukan langkah – langkah penyelidikan terkait kabar penghilangan hal wakil bupati atas penggunaan anggaran pemerintah.

Dijelaskan Arif, point 1 akan ditindaklanjuti melalui Alat Kelengkapan DPRD (AKD), Komisi I mempertanyakan bagaimana mekanisme BPK RI perwakilan Kalsel memberikan predikat WTP itu karena regulasinya ada di sana (BPKP).

Arif juga menegaskan, terkait masalah – masalah yang menjadi aspirasi Aliansi Gerakor itu, DPRD sangat menyoroti.

Selanjutnya, terkait infrastruktur dan lain sebagainya, menurut Komisi II DPRD, realisasinya masih di kisaran 20 persen. Hal ini juga akan terus disoroti sebagai bentuk pengawasan.

Kemudian terkait hak – hak wakil bupati yang dihilangkan itu, Arif menegaskan akan mendorong sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

“DPRD sudah menyurat ke bupati, gubernur, ditembuskan ke kemendagri, presiden. Sudah juga ke oumbushman. Dan mudah – mudahan ada jalan keluarnya,”bebernya.

Terkait hutang pemkab kepada pihak ketiga, Arif menyebut, sekda yang berwenang menjelaskan sebagai ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

Termasuk terkait penghilangan foto wakil bupati di setiap acara – acara resmi pemerintah daerah, belum bisa terjawab karena bupati, sekda, dan jajaran SKDP terkait tidak hadir dalam rapat dengar pendapat DPRD ini.

“LKPJ Bupati tahun 2018 sudah diserahkan, dan akan ditanggapi fraksi – fraksi,"pungkasnya.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: