DPRD Kotabaru Kedatangan DPRD Tanah Bumbu; Tips Dapatkan Dana Pusat dan Mencegah Defisit Anggaran

Ketua DPRD Tanah Bumbu H Supiansyah (kiri), Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis (kanan)


sentral14.id Kotabaru, Kalsel –

DPRD Kotabaru dikunjungi (mendapat kunjungan kerja) DPRD Tanah Bumbu, Senin (28/10/2019).

Kunjugan kerja ini dikatakan Ketua DPRD Tanah Bumbu H. Supiansyah atau H Upi, dimaksudkan untuk berbagi pengalaman terkait anggaran dan sebagainya.

Mengawali paparannya, H. Upi mengemukakan, APBD-P Tanah Bumbu tahun 2019 hampir mencapai Rp 2 triliyun.

Disampaikannya pula, Tanah Bumbu hasil pemekaran dari kabupaten induk Kotabaru pada tahun 2002, tahun 2019 ini sudah berumur 17 tahun dengan luas wilayah 4.800-an Km2, penduduk 312.000 jiwa, 10 kecamatan, 144 desa, 5 kelurahan, 1520 RT, 20 kepala dinas, 5 badan, 13 kantor termasuk kecamatan.

“Mudahan di tahun 2020 APBD kami di atas Rp 2 triliyun,”paparnya.

Mendengar paparan Ketua DPRD Tanah Bumbu, Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis mengapresiasi perkembangan Tanah Bumbu selama 17 tahun terakhir ini, yang APBD-nya hampir mencapai Rp 2 triliyun dan dimungkinkan di tahun 2020 bisa mencapai Rp 2 triliyun lebih.

Dibandingkan dengan Kabupaten Kotabaru dengan usianya sudah 69 tahun justru APBD-nya dibawah.

Terkait mekanisme penganggaran, bagaimana  di Tanah Bumbu, dan bagaimana di Kotabaru, itu yang menjadi di antara pembahasan anggota DPRD dua kabupaten ini.

“APBD tahun 2020 hampir selesai, dan informasinya masih ada pemangkasan anggaran lagi sekitar Rp 100 miliar, rasionalisasi anggaran. Minimal kami tidak ingin lagi terjadi defisit yang besar seperti terjadi di dua tahun terakhir ini,”ungkap Syairi dalam pertemuan itu.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua II DPRD Muhammad Arif mengaku salut dengan Tanah Bumbu yang APBD-nya hampir Rp 2 triliyun, “Kami di Kotabaru terjadi penurunan, dan ini perlu kami cermati semua, mudah-mudahan ke depan kotabaru lebih baik lagi,”ungkapnya.

Melihat perkembangan atau bahkan kemajuan di Tanah Bumbu, Arif melihat hendaknya kotabaru belajar ke Tanah Bumbu, “Diantarnya Tanah Bumbu sudah selesai pembahasan APBD tahun 2020, kami belum, padahal diketahui aturannya sama,”ungkapnya.

Ada beberapa hal ingin diketahui dari DPRD Tanah Bumbu diantaranya, kata Arif, adalah Tanah Bumbu bisa mendapatkan DAK dan DAU yang besar. Selain itu Arif juga menanyakan anggaran representatif DPRD Tanah Bumbu yang lebih tinggi?

Cara pembahasannya juga cepat dan tidak bertele-tele.

Menjawab itu, pertama H. Upi bahasanya mengambil  sekwan  orang yang mengerti hukum agar dalam mengambil keputusan-keputusan terkait anggaran tidak melanggar hukum.

“Kalau anggaran untuk keberangkatan kepala dinas yang diperlukan kaitannya dengan anggaran pusat, harus dianggarakan di sekretriat dewan, di luar anggaran dprd,”ujarnya.

Soal defisit anggaran daerah, intinya H. Upi menyampaikan, anggaran tidak boleh langsung ditetapkan 100 persen dari estimasi pendapatan di APBD. “70 persen dulu, nanti di perubahan disesuaikan, jadi istilahnya tidak PHP (pemberi harapan palsu),”katanya.

(IHa)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: