Roby: Jembatan Pulau Laut - Pulau Kalimantan; Silahkan Rakyat Yang Menilai

sentral14.id. Kotabaru, Kalsel –
Selain Komisi III DPRD, Komisi I DPRD juga ke Bappenas untuk mempertanyakan jembatan Pulau Laut – Pulau Kalimantan.

"Kami ingin minta kejelasan apakah program nasional untuk pembangunan jembatan Pulau Laut - Pulau Kalimantan itu ada, karena di masyarakat kita isu itu luar biasa hangatnya, dan sangat ditunggu. Memang kita berharap,"kata anggota Komisi I DPRD Rabbiyansah atau Roby kepada media ini, Senin (14/10/2019) tadi.

Dikemukakan Roby, yang diberikan gambaran oleh Bappenas bahwa untuk program, tidak ada perencanaan atau anggaran yang digelontorkan untuk itu tahun 2020 maupun tahun 2021.

"Yang ada adalah kesiapan pemerintah untuk mengkaji ulang terkait dengan pembangunan jembatan.
MOU yang ditandatangi antara pemerintah kotabaru, tanah bumbu, dan provinsi kalsel itu adalah MOU itu.
Intinya MOU yang  akan dilakukan itu adalah review FS ( Fasibility Study) kelayakan dari PUPR. Itulah yang disepakati dan ditandatangani,"kata Roby dari bappenas.

Bappenas menggambarkan lagi, tambah Roby, kalau pemerintah pusat menggelontorkan Rp 5 T itu, apakah bisa meningkatkan perekonomian?

Dicontohkan bappenas, jembatan suramadu menghabiskan anggaran Rp 2.5 T (kalau harga saat ini hampir Rp 5 T).

Jembatan (suramadu) itu mengakses untuk 5 kabupaten. "Tapi sampai hari tidak signifikan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Artinya tidak efektif," kata Roby mengutip pernyataan bappenas.

Dibeberkan Roby lebih jauh, kalau di Kotabaru ingin membuat jembatan Pulau Laut - Pulau Kalimantan itu, harus memiliki beberapa tahapan.

"Harus memiliki KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) artinya investor mau datang berinvestasi sehingga lambat laun pertumbuhan ekonomi kita berjalan, kita lihat zaman SJA ini sedikit terlihat. Tahapannya sudah dilakukan,"menurut Roby.

Dilanjutkan Roby, bappenas mengarahkan, Kotabaru harus membangun pelabuhan-pelabuhan sehingga kontainer masuk dan akses jembatan benar-benar dibutuhkan.

"Kalau tidak ada korelasinya untuk pertumbuhan ekonomi, sedikit sulit jembatan itu disetujui. Kalau untuk kajian kelayanakan bisa, jadi artinya bisa saja, cuma pemerintah pusat akan melihat dari situ dulu karena menggelontorkan uang tidak sedikit,"terangnya.

Kajian bagaimana?
"Biarkan pemerintah berjalan dengan tahapannya. Kalau kita pandang, kalau setahun dua tahun sampai empat tahun sangat sulit, kita harus menguatkan pertumbuhan ekonomi Kotabaru,"kata anggota DPRD Dapil III ini menegaskan.

Apakah anda sudah ada KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang dimaksud?

"Kalau ada saja, tapi belum bergeliat kan artinya belum valid (sah) namanya,"ucap Roby.

Jembatan Pulau Laut ini kalau dilihat dari Pulau Kalimantan hanya mengakses satu kabupaten saja, dampak peningkatan ekonomi bagaimana?

"Satu kabupaten pun tidak masalah yang penting perekonomiannya tumbuh,"imbuh Roby.

Ditegaskan Roby lagi, kementerian pun sudah menggambarkan, di pulau madura yang memiliki 5 kabupaten, dengan terbangunnya jembatan suramadu itu ternyata tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

"Saya tidak menyatakan bahwa jembatan Pulau Laut – Pulau Kalimantan tidak akan dibangun atau apa segala macam, karena saya tidak mau masuk ke ranah politiknya. Silahkan masyarakat menilai sendiri, tapi yang ingin kami tegaskan, ada tidak kementerian sudah siap untuk menganggarkan atau kerangka acuannya seperti apa?".

Dulu kan sudah ada kajiannya?
Kembali dijelaskan Roby,
Kajian yang dulu memang sudah ada. "Kajian berubah, kaji ulang. MOU itu adalah kajian ulang,"terang Roby

"Kalau tidak ada kajian artinya tidak dilaksanakan, artinya benar saja ada MOU tersebut, cuma kita masyarakat harus jeli memahaminya. Apakah kelanjutan langsung membangun, atau kesepakatan untuk melakukan kajian?
Rencana pembangunan ya belum, kajiannya aja belum ada, masa mau langsung dibangun?"pungkasnya.

(IHa)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: