Kunker Komisi I DPRD; Soal Tumpang Tindih, Lahan Perusahaan Bisa Dikurangi

Rabbiansyah atau Roby, anggota DPRD Komisi I


Komisi I DPRD baru-baru tadi melakukan kunjungan kerja antara lain ke Kementerian Sosial, BPN, dan BNPB.

Dijelaskan Rabbiansyah atau Roby, anggota DPRD Komisi I, kunjungan itu adalah upaya agar bantuan pusat untuk daerah Kotabaru karena di daerah kita sering terjadi musibah kebakaran, dan krisis air.

“Kita perjelas apakah masuk musibah kebakaran dan krisis air itu masuk kategori bencana sehingga bisa mendapatkan bantuan pusat,”katanya.

Menurut Kementerian, kata Roby, kalau memang dikateroikan bencana maka pemda harus mengeluarkan surat tanggap darurat.

“Kami mengharapkan dengan adanya musim kemarau seperti saat ini, paling tidak daerah kita bisa mendapat bantuan tambahan mobil tangki dari BNPB,”ujarnya.

Ditambah lagi letak geografis Kabupaten Kotabaru yang terdiri dari pulau-pulau yang banyak memiliki pesisir, banyak terjadi kecelakaan laut bagi nelayan, “Mudahan bantuan pusat bisa turun, ini yang kita konsultasikan,”bebernya.

Soal lain adalah terkait permasalahan pertanahan, sering terjadi tumpang tindih kepemilikian tanah di atas kawasan HTI antara masyarakat dan perusahaan.

“Disarankan BPN duduk bersama untuk melihat ijinnya berakhir tanggal berapa, dan ijin berikutnya berakhir tanggal berapa, setelah itu sesuai kewenangan daerah, lahan-lahan itu bisa dikurangi menyesuaikan dengan yang sudah dikelola masyarakat,”kutip Roby dari BPN.

Terkait tumpang tindih pengelolaan lahan antara masyarakat dan perusahaan ini, dikatakan Roby, harusnya daerah melakukan pengusulan kepada kementerian.

“Misalnya ijin awal 100 hektar, kemudian saat perpanjangan ijin perusahaan bisa saja dikurangi karena kemungkinan ada lima hektar yang sudah dikuasai masyarakat.

Kalau diusulkan ke kementerian bisa dibebaskan, sehingga yang terjadi ijinnya dikeluakan tinggal 95 hektar, ini konsepnya.”

(IHa)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: