Hj Ernawati: Perintah Bupati Dan Sekda, Masyarakat Miskin Berobat Datanya Belum Lengkap Tetap Layani
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kotabaru, Hj Ernawati saat mengikuti RDP DPRD Kotabaru
Terkait pelayanan kesehatan, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kotabaru, Hj Ernawati mengatakan, berdasarkan aturan bahwa masyarakat miskin itu harus menggunakan BPJS yang bisa dilayani di fasilitas kesehatan.
Terkait pelayanan kesehatan, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kotabaru, Hj Ernawati mengatakan, berdasarkan aturan bahwa masyarakat miskin itu harus menggunakan BPJS yang bisa dilayani di fasilitas kesehatan.
Perlu juga kami informasikan, kata Erna,
dinas kesehatan tetap melayani, memaksimalkan pelayanan dasar di puskesmas. “Apabila
pelayanan dasar tidak bisa, baru kami rujuk.
Kalau ambulans puskesmas rujukan ke RS
atau ke mana, itu bisa diklaim ke diskes,”ujarnya.
Menanggapi tenaga dokter yang kurang, katanya,
dari 2017, 2018, 2019 pihaknya terus melangkapi di 28 puskesmas se Kotabaru.
Pengadaaan dokter, katanya, waktu
penerimaan ASN sudah ada yang mendaftar 6 dokter, tapi mengundurkan diri 3 orang,
mungkin karena letak geografis Kotabaru yang terdiri dari pulau-pulau dan
terpencil.
Dicontohkannya, di pamukan dua, dokter
yang lulus ASN tidak bisa mengundurkan diri karena lulus tahun 2019.
“Jadi Alhamdulillah tahun 2019 hanya 1
orang dokter yang mendaftar, tapi kami
tetap melayani masyarakat di seluruh puskesmas. Contohnya di Tanjung Seloka
tidak ada dokter, karena di Lontar ada dokter, kami memberikan tugas tambahan
dokter kunjungan ke Tanjung Seloka, jadi tetap setiap minggu tetap ada
dokternya.”
Pada saat pelantikan IDI, katanya, dinas
kesehatan juga sudah bekerjasama dengan IDI provinsi, bersedia menjembatani pengadaan
dokter yang sudah lulus.
“Seperti apa mekanismenya nanti, in shaa
Allah tahun 2020 kita akan melaksanakan lagi pengadaan dokter, dan tenaga medis
lainnya.”
Untuk masyarakat miskin?
“Perlu juga kami sampaikan, seperti apa
yang disampaikan sekda, dengan keluarnya aturan bahwa masyarakat miskin itu
tidak bisa menggunakan SKTM, itu memang benar, tapi biar bagaimanapun dinas kesehatan,
RS, dinas sosial, untuk masyarakat miskin hanya satu pintu data dari dinas
sosial, tapi setelah kami sampaikan, kalau masyarakat miskin yang kami
kadang-kadang kesulitan. Masyarakat itu sudah di RS baru mereka menyampaikan
bahwa miskin, tapi kami tetap berkoordinasi ke RS, dinas sosial, mereka masuk
dulu ke dinas sosial, bila tidak masuk kami masukan ke BPJS terintegrasi yang
pendanaan ada di dinas kesehatan.”
Perlu kami informasikan, sambungnya,
untuk tahun 2019, masyarakat miskin yang terintegrasi sudah hampir 6000 orang,
tahun 2020 kurang lebih10 ribu orang.
“Kami terus membuka, terus komunikasi
dengan kepala desa setiap kami turun ke lapangan. Kami sampaikan, tolong kepala
desa, data benar-benar masyarakat yang miskin, apabila di dinas sosial nanti
sudah dinyatakan tidak masuk BDT, masuk ke dinas kesehatan.”
Tak hanya mendata, kata Erna, kepala
desa akan menandatangani pernyataan bahwa bertanggungjawab dengan data yang
diberikan, karena apabila di kemudian hari dinyatakan itu tidak miskin, berarti
kepala desa nanti yang bertanggungjawab.
“Kami selalu layani karena sekda
berkomitmen, karena kemarin jamkesprov. Jamkesprov menanggung masyarakat kita
40 persen, 60 persen di jamkesda, tapi kemarin kami konfirmasi dengan provinsi,
besok kami akan diundang, tetap ada pendampingan pelayanan masyarakat miskin, cuma
kode rekeningnya nanti seperti apa?
Artinya sambil kita melengkapi data-data
masyarakat miskin karena data itu satu pintu saja yang boleh dari dinas sosial.”
“Yang pasti, kami terus melayani
masyarakat, khususnya masyarakat miskin, pasti kami nomor satukan. Kadang-kadang
si pasien yang memaksa minta dirujuk walaupun masuk di pelayanan umum, sudah
sampai di RS dengan total biaya yang dirasa tinggi, dia minta lagi masuk SKTM,
tapi tetap kami layani di RS, Alhamdulillah itu intruksi langsung juga dari
Sekda dan Bupati.”
Kata bupati, dikisahkannya, “Bu Haji
Erna tolong dengan RS bagaimana masyarakat miskin kita harus terlayani,” jadi
kami siap, “ujar Erna.
Hj Erna mengakui dukungan bupati dan sekda
sangat luar biasa.
“Yang pasti apabila masyarakat ingin
berobat. Kami juga di bidan-bidan kami jemput bola, bidan desa kami harus tahu
masyarakat yang tidak bisa ke fasilitas kesehatan, mereka akan mengunjungi,
kami terima kasih konfirmasi masyarakat miskin yang ada di dapilnya, kami siap
selama dikonfirmasi, asal lengkap KTP, KK, SKTM, in shaa Allah kami tetap
melayani.”
(IHa)
0 Response to "Hj Ernawati: Perintah Bupati Dan Sekda, Masyarakat Miskin Berobat Datanya Belum Lengkap Tetap Layani"
Posting Komentar