RDP DPRD Tanggapi Aspirasi Bang Tungku Dkk Terkait RS Dan Pelayanan Warga Miskin

Atas permohonan LSM AKGUS,  DPRD Kotabaru menggelar rapat dengar pendapat (RDP), Selasa (14/01/2020).

RDP DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Syairi Mukhlis dan didampingi Wakil Ketua II DPRD Muhammad Arif ini, selain dihadiri sejumlah anggota DPRD Komisi III dan Komisi I, juga dihadiri Sekda Said Akhmad, dan SKPD terkait, dan tentu saja Ketua LSM AKGUS (anak kaki gunung sebatung) Hardiyandi atau Bang Tungku, dan kawan-kawan.

Ketua DPRD Syairi Mukhlis saat membuka RDP ini mengatakan,

RDP ini dilaksanakan untuk penjelasan tentang kelanjutan rumah sakit (RS) stagen, pelayanan RS Pangeran Jaya Sumitra, dan pelayanan terhadap masyarakat miskin.

Orang miskin, papar Syairi, merupakan program pemda dalam rangka mengangkat harkat dan martabat masyarakat, erat kaitannya juga dengan pelayanan RS di antaranya kepuasan pasien.

“Kepuasan pasien tentu ada indikator yang harus dicapai. Pasien akan merasa puas apabila merasa nyaman dan setelah keluar RS, dia akan mengatakan bahwa pelayanan RS baik.

Inilah yang selalu ditingkatkan di Kotabaru.”

Dalam rangka mencapai itu pula, lanjut Syairi,  tentu ada beberapa hal yang harus kita penuhi terutama terkait sarana prasarana.

“Di mana hari ini, kita sudah membangun RS Stagen, tapi ada kendala terutama 2014-2019 belum signifikan. Tentu keseriusan dalam hal pembangunannya.

Padahal kita sudah beberapa kali mendorong karena ini salah satu target RPJMD kita 2014-2019.”

Dikatakan Syairi, pada APBD tahun 2019, RS Stagen sudah dianggarkan yang diajukan oleh TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) Rp 1.8 miliar.

“Di mana salah satu target kita bagaimana RS Stagen ini bisa sesegera dilaksanakan pemindahan ke lokasi yang baru karena fasilitasnya akan lebih memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Tentu RS itu sendiri tidak bisa dipindah bertahap, mereka satu kesatuan, harus dipindah semuanya.

Mudahan di tahun 2020-2025 tentunya bupati terpilih nanti serius untuk menyelesaikan RS Stagen,’’harap Syairi.

Mengawali paparannya, Ketua LSM AKGUS Bang Tungku dalam pembahasan RDP DPRD ini kepada pihak pemda dipertanyakan kenapa RS stagen tidak selesai?

Apakah tidak ada anggaran?

Apakah bukan program Bupati Sayaed Jafar?

Ada info salah salah tempat, tidak sesuai dengan RTRW karena ada kebisingan dekat bandara?

Padahal informasinya bupati sudah menginginkan agar pembangunan RS Stagen itu di multi years?

Kemudian menyinggung pelayanan RS Pangeran Jaya Sumitra.

Diungkapkan bahwa satu waktu ketika mengurus warga kena prostat, dirujuk ke Tanbu bahkan rujukan ke Banjarmasin, “Ini bisa sampai sebulan baru dioperasi.”

“Kalau pasien dari Bungkukan dirujuk ke Tanbu, masih mendingan karena dekat tapi kalau pasien dari Tanjung Seloka dirujuk ke Tanbu, ini rasanya kurang pas. Tolong solusi jangan sampai terjadi.”

Rujukan ke Banjarmasin, ungkap Bang Tungku, infonya harus memiliki duit Rp 4 juta baru bisa dirujuk, “Mudahan mobil ambulance bisa diperdayakan untuk meringankan masyarakat,”pintanya.

Bahkan kata Bang Tunku, dia pernah membawa pasien dari Pulau Laut Timur hanya menggunakan kendaraan roda dua.

Dia juga berharap agar RS Pangeran Jaya Sumitra kondisinya jangan sampai mirip di pengungsian bencana.

selanjutnya, soal adanya edaran direktur RS Pangeran Jaya Sumitra bahwa surat keterangan tidak mampu tidak berlaku, dia minta pasien seperti ini dilayani dulu.

Masalah selanjutnya terkait para dokter yang nampak tidak serius, bahkan ada informasi tidak berminat bertugas di Kotabaru.

Selanjutnya, apbila rujukan biaya Rp 3 juta, “kalau orang miskin mungkin pasrah?”

Ada lagi persoalan dokter anak pinjam di Tanbu seminggu 2 kali.

Dokter mengeluh, IDI Kotabaru keliatannya tidak satu suara, tidak ragam.

Dokter di kecamatan hampir tidak ada karena melihat letak geografis antar pulau.

Ada dokter yang merasa enggan melaksanakan pelayanan karena bayarannya murah. Itu harapan supaya ada dokter di kecamatan.”

Permasalahan sosial juga dipaparkannya, “Ini merupakan program pemerintah melalui kementerian sosial. Inventaris orang miskin di Indonesia. Dinas sosial keliatannya minim anggaran. Apa sebabnya tidak jalan? Apakah anggaran tidak ada?”

Menanggapi paparan LSM AKGUS itu, Syairi mengakui bahwa memang ada kendala semenjak terintegrasi SKTM dengan BPJS, “Ini salah satu masalah yang kita lihat karena ketidaksiapan menindaklanjuti program ini, makanya kita dorong program ini. Program kita yang  dulu jamkesda, kalau memang bisa masuk, kemarin kita anggarakan, persiapan untuk masyarakat yang mungkin secara administrasi masih belum siap masuk ke BPJS.”

Kadang, kata Syairi, ada masyarakat di pedesaan belum memiliki KTP, “Begitu mereka sakit maunya mereka bisa ditangani dulu melalui jamkesda selain mereka mempersiapkan berkas untuk masuk ke BPJS, nah tentu ini menjadi perhatian kita bersama, anggaplah ini evaluasi.”

Akhirnya, setelah mendengar tanggapan dari berbagai pihak, Ketua DPRD Syairi Mukhlis menyampaikan kesimpulan RDP ini :

“Tingkatkan tunjangan dokter yang bersifat spesial, selesaikan secepatnya hak dokter.

Puskesmas akan di BLUD-kan di seluruh kecamatan, tapi harus diperkuat payung hukumnya.

Evaluasi perda multi years dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan RS Stagen untuk menghadapi persiapan bupati terpilih di tahun 2020.

Dinas sosial evaluasi data masyaraakt miskin kita,jangan sampai yang menerima bukan haknya.”

(IHa)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: