RDP DPRD Tanggapi Aspirasi Bang Tungku Dkk Terkait RS Dan Pelayanan Warga Miskin
Atas permohonan LSM AKGUS, DPRD Kotabaru menggelar rapat dengar pendapat
(RDP), Selasa (14/01/2020).
RDP DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Syairi
Mukhlis dan didampingi Wakil Ketua II DPRD Muhammad Arif ini, selain dihadiri
sejumlah anggota DPRD Komisi III dan Komisi I, juga dihadiri Sekda Said Akhmad,
dan SKPD terkait, dan tentu saja Ketua LSM AKGUS (anak kaki gunung sebatung) Hardiyandi
atau Bang Tungku, dan kawan-kawan.
Ketua DPRD Syairi Mukhlis saat membuka
RDP ini mengatakan,
RDP ini dilaksanakan untuk penjelasan
tentang kelanjutan rumah sakit (RS) stagen, pelayanan RS Pangeran Jaya Sumitra,
dan pelayanan terhadap masyarakat miskin.
Orang miskin, papar Syairi, merupakan
program pemda dalam rangka mengangkat harkat dan martabat masyarakat, erat
kaitannya juga dengan pelayanan RS di antaranya kepuasan pasien.
“Kepuasan pasien tentu ada indikator yang
harus dicapai. Pasien akan merasa puas apabila merasa nyaman dan setelah keluar
RS, dia akan mengatakan bahwa pelayanan RS baik.
Inilah yang selalu ditingkatkan di
Kotabaru.”
Dalam rangka mencapai itu pula, lanjut
Syairi, tentu ada beberapa hal yang
harus kita penuhi terutama terkait sarana prasarana.
“Di mana hari ini, kita sudah membangun
RS Stagen, tapi ada kendala terutama 2014-2019 belum signifikan. Tentu keseriusan
dalam hal pembangunannya.
Padahal kita sudah beberapa kali mendorong
karena ini salah satu target RPJMD kita 2014-2019.”
Dikatakan Syairi, pada APBD tahun 2019, RS
Stagen sudah dianggarkan yang diajukan oleh TAPD (tim anggaran pemerintah daerah)
Rp 1.8 miliar.
“Di mana salah satu target kita
bagaimana RS Stagen ini bisa sesegera dilaksanakan pemindahan ke lokasi yang
baru karena fasilitasnya akan lebih memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Tentu
RS itu sendiri tidak bisa dipindah bertahap, mereka satu kesatuan, harus
dipindah semuanya.
Mudahan di tahun 2020-2025 tentunya
bupati terpilih nanti serius untuk menyelesaikan RS Stagen,’’harap Syairi.
Mengawali paparannya, Ketua LSM AKGUS
Bang Tungku dalam pembahasan RDP DPRD ini kepada pihak pemda dipertanyakan kenapa
RS stagen tidak selesai?
Apakah tidak ada anggaran?
Apakah bukan program Bupati Sayaed
Jafar?
Ada info salah salah tempat, tidak
sesuai dengan RTRW karena ada kebisingan dekat bandara?
Padahal informasinya bupati sudah
menginginkan agar pembangunan RS Stagen itu di multi years?
Kemudian menyinggung pelayanan RS Pangeran
Jaya Sumitra.
Diungkapkan bahwa satu waktu ketika mengurus warga kena prostat, dirujuk ke Tanbu bahkan rujukan ke Banjarmasin, “Ini bisa sampai
sebulan baru dioperasi.”
“Kalau pasien dari Bungkukan dirujuk ke
Tanbu, masih mendingan karena dekat tapi kalau pasien dari Tanjung Seloka dirujuk
ke Tanbu, ini rasanya kurang pas. Tolong solusi jangan sampai terjadi.”
Rujukan ke Banjarmasin, ungkap Bang
Tungku, infonya harus memiliki duit Rp 4 juta baru bisa dirujuk, “Mudahan mobil
ambulance bisa diperdayakan untuk meringankan masyarakat,”pintanya.
Bahkan kata Bang Tunku, dia pernah membawa
pasien dari Pulau Laut Timur hanya menggunakan kendaraan roda dua.
Dia juga berharap agar RS Pangeran Jaya
Sumitra kondisinya jangan sampai mirip di pengungsian bencana.
selanjutnya, soal adanya edaran direktur
RS Pangeran Jaya Sumitra bahwa surat keterangan tidak mampu tidak berlaku, dia
minta pasien seperti ini dilayani dulu.
Masalah selanjutnya terkait para dokter yang
nampak tidak serius, bahkan ada informasi tidak berminat bertugas di Kotabaru.
Selanjutnya, apbila rujukan biaya Rp 3
juta, “kalau orang miskin mungkin pasrah?”
Ada lagi persoalan dokter anak pinjam di
Tanbu seminggu 2 kali.
Dokter mengeluh, IDI Kotabaru keliatannya
tidak satu suara, tidak ragam.
Dokter di kecamatan hampir tidak ada
karena melihat letak geografis antar pulau.
Ada dokter yang merasa enggan
melaksanakan pelayanan karena bayarannya murah. Itu harapan supaya ada dokter
di kecamatan.”
Permasalahan sosial juga dipaparkannya, “Ini
merupakan program pemerintah melalui kementerian sosial. Inventaris orang
miskin di Indonesia. Dinas sosial keliatannya minim anggaran. Apa sebabnya
tidak jalan? Apakah anggaran tidak ada?”
Menanggapi paparan LSM AKGUS itu, Syairi
mengakui bahwa memang ada kendala semenjak terintegrasi SKTM dengan BPJS, “Ini
salah satu masalah yang kita lihat karena ketidaksiapan menindaklanjuti program
ini, makanya kita dorong program ini. Program kita yang dulu jamkesda, kalau memang bisa masuk,
kemarin kita anggarakan, persiapan untuk masyarakat yang mungkin secara
administrasi masih belum siap masuk ke BPJS.”
Kadang, kata Syairi, ada masyarakat di
pedesaan belum memiliki KTP, “Begitu mereka sakit maunya mereka bisa ditangani
dulu melalui jamkesda selain mereka mempersiapkan berkas untuk masuk ke BPJS,
nah tentu ini menjadi perhatian kita bersama, anggaplah ini evaluasi.”
Akhirnya, setelah mendengar tanggapan
dari berbagai pihak, Ketua DPRD Syairi Mukhlis menyampaikan kesimpulan RDP ini :
“Tingkatkan tunjangan dokter yang
bersifat spesial, selesaikan secepatnya hak dokter.
Puskesmas akan di BLUD-kan di seluruh
kecamatan, tapi harus diperkuat payung hukumnya.
Evaluasi perda multi years dalam rangka
percepatan penyelesaian pembangunan RS Stagen untuk menghadapi persiapan bupati
terpilih di tahun 2020.
Dinas sosial evaluasi data masyaraakt
miskin kita,jangan sampai yang menerima bukan haknya.”
(IHa)
0 Response to "RDP DPRD Tanggapi Aspirasi Bang Tungku Dkk Terkait RS Dan Pelayanan Warga Miskin"
Posting Komentar