Sekda: Pemda Akan Atasi Masalah Pelayanan Kesehatan, Termasuk Rencana Multi Years RS Stagen

Menanggapi aspirasi Bang Tungku dan kawan-kawan, tentang pembangunan RS Stagen, pelayanan kesehatan dan pelayanan bagi warga miskin, Sekda Said Akhmad mengawali paparannya di RDP DPRD yang digelar pada Selasa, 14 Januari 2020 mengatakan,

setiap bupati ada visi misi, kebetulan Bupati Sayed Jafar visi misinya, yang tertuang dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) yaitu pariwisara dan agro bisnis.

“Saya hitung bagaimana supaya bisa meningkatkan pariwisata adalah produk hukum yang tidak boleh dilanggar karena akan dipertanggungjawabkan pada akhir masa jabatan bupati, tercapai atau tidak.”

Tapi, lanjut Said, dari 60 persen jalan rusak, prioritas APBD banyak ke jalan, karena agro bisnis bisa tumbuh kalau jalan baik.

Menurutnya, bagaimana pun hasil masyarakat (pertanian, dan lainnya) kalau jalan rusak maka mahal biayanya.

“Ini lah yang dibenahi bupati lewat visi misinya agro bisnis tadi.

Termasuk pariwasata, orang mau berwisata kalau jalan rusak, hanya capek di jalan, kapan lagi menikmati. Dan perbaikan jalan sudah hampir tuntas,”katanya.

Said membeberkan, pemda sudah menganggarkan untuk kelanjutan rumah sakit, termasuk RS Pangeran Jaya Sumitra.

Dia juga membenarkan aspirasi Bang Tungku Dkk agar RS Stagen di multi years.

“Perda multi years kita membuat sulit,”ujarnya.

Mantan Sekda Tanah Bumbu ini juga memaparkan bagaimana keuntungan multi years.

“Kita bisa membuat kontrak misalnya dalam dua tahun, kontraktor bisa menyelesaikan, kita bisa membayar beberapa tahun.”

“Kondisi APBD kita terbatas artinya kontrak ulang setiap tahun, akhirnya lambat.”diakui Sekda.

Berkaitan dengan pelayanan RS, Said mengawali penjelasannya bahwa

RS Pangeran Jaya Sumitra tidak  turun tipe dari C ke D. Meminjam dokter spesialis anak dari Tanah Bumbu itu untuk memenuhi syarat supaya tidak turun tipe D.

Kenapa dokter tidak mau tugas di Kotabaru?

“Zaman saya di Tanah Bumbu gajih dokter spesialis sudah Rp 30 juta, kita hanya Rp 25 juta.”

Terkait ini, dia mengaku sudah menggelar rapat bersama dinas terkait untuk menaikkan tunjangan dokter spesialis.

“Saya kumpul semua dinas terkait, saya beri waktu akhir januari 2020 untuk menaikan tunjugan, gajih dokter spesialis, ditambah fasilitas rumah dinas, dan  mempermudah izin, mobil operasional.”

Selain itu, Sekda juga meminta agar semua puskesmas di BLUD-kan 2020 ini, baik jasa dokternya akan tepat karena selama ini kalau tidak di BLUD-kan supaya mudah memberikan hak-hak dokter dan lainnya, termasuk kekurangan obat menunggu lelang dulu menunggu dinas kesehatan.

“Kakanya 2020 saya sudah memerintahkan, semua puskesmas harus di BLUD-kan, jadi penerimaan puskesmas dikelola oleh puskesmas, bila ada pemasukan obat kurang, langsung bisa beli obat sendiri, tidak menunggu dinas kesehatan lagi.”

“Saya yakin kalau fasilitas puskesmas, obat lengkap, orang berobat tidak perlu lagi ke RS, termasuk puskesmas inap kita yang ada, kalau semua obatnya lengkap yang diperlukan masyarakat, dana tersedia, puskesmas bisa belanja sendiri, kepala puskesmasnya tidak perlu lagi izin dengan kabupaten, ini yang harus kita rubah, saya yakin kalau obatnya lengkap masyarakat bisa terlayani dengan baik.”

Untuk itu kaitan dengan pelayanan kesehatan ini, Sekda minta dukungan DPRD.

“Saya minta harus siap, kapan lagi kita ingin merubah untuk pelayanan kepada masyarakat.”

Berkaitan dengan pelayanan masyarakat miskin, Sekda mengatakan,

masih banyak warga yang tidak punya KTP, begitu hendak rujukan ke RS pakai SKTM (surat keterangan tidak mampu) sulit, namun katanya, pemda tetap melayani karena UUD menyebutkan,”fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Termasuk di RS, misalkan bicara tidak ada anggarannya, “Saya bilang harus dilayani, saya tidak mau tau. Karena saya bilang, kamu berdosa semua karena kamu disumpah memberi pelayanan. Ini yang harus dipahami, yang penting saya bilang, jangan fiktif, administrasikan, kalau salah administrasi paling ditegur, saya lindungi bila ada apa-apa, demi kita memperhatikan masyarakat kita yang tidak terlayani.”

Kotabaru terdiri dari 21 kecamatan, 98 desa, paling luas di Kalsel.

Pemda melalui dinas kependudukan dan cacatan sipil sudah melaksanakan pelayanan keliling membuat KTB, “Tapi warga kita kadang-kadang, begitu sakit baru membuat KTP. Nah ini kendala juga bagi kita,”kata Sekda.

Menurut Sekda, dibanding program BPJS, Jamkesda justru lebih mudah.

Terkait SKTM (surat keterangan tidak mampu), Sekda menyatakan sudah perintahkan dinas sosial akan melakukan verifikasi dan validasi.

“Kita prioritaskan dulu di Pulau Laut Utara karena paling banyak penduduknya.”

(IHa)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: