Rancangan UU Omnibus Law Rugikan Buruh? Roby: Saya Menolak

Rancangan UU Omnibus Law yang sedang digodok pemerintahan Presiden Jokowi di priode kedua ini, salah satunya terkait UU ketenagakerjaan (disebut UU cipta lapangan kerja).

Di media sosial tidak terkecuali di Kotabaru ramai dibicarakan bahwa UU Omnibus Law itu berpotensi merugikan buruh atau karyawan di antaranya terkait; sistem pengupahan, menghilangkan pesangon, mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

“Isunya di Kotabaru seperti itu,”kata Rabbiansyah atau Roby, anggota DPRD Kotabaru, komisi I di ruang kerja Komisi I DPRD, Sabtu (1/1/2020), dan menyebut, jumlah buruh (karyawan) di Kotabaru hampir 50 ribu.

Menindaklanjuti hal itu, sambung Roby, komisi I DPRD sudah berdiskusi dengan dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalsel.

“(Dalam diskusi) rancangan UU Omnibus Law itu belum sampai ke mana-mana (ke daerah), bahkan ke DPR RI, artinya, mungkin pemerintah masih melakukan kajian. Intinya kita belum tahu isi UU itu,”kata Roby.

Menyikapi hal itu, Roby mengimbau kepada (kawan-kawan) buruh agar bersabar walaupun di kota-kota lain sudah banyak aksi menolak UU itu.

“(Mohon) teman-taman (buruh) yang ada di Kotabaru bersabar, kita yakin dan percaya pemerintah tidak mungkin menyakiti rakyatnya,”ucap anggota DPRD Dapil III ini.

Roby meyakinkan, baik DPRD tingkat kabupaten dan provinsi berkomitmen mengawal bahwasanya yang sudah baik dalam ketentuan UU itu ditingkatkan.

"Sesuatu yang sudah baik tidak mungkin kita turunkan standar kualitasnya,"ujarnya.

Dan kalau memang seperti isu yang beredar itu yang diputuskan pemerintah pusat, Roby dan atas nama kelembagaan, katanya, akan menolak UU itu.

“Kami akan berada di garda terdepan memperjuangkan hak-hak karyawan,”pungkasnya.

(IHa)

tonton videonya

Tweet

Subscribe to receive free email updates: