Pemkab Tanbu Dapat Penghargaan Terkait Sensus Penduduk Online

Foto/Istimewa

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penghargaan itu diberikan atas dasar capaian response rate yang melebihi target dalam pelaksanaan sensus penduduk online.

BPS RI melalui Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Moh Edy Mahmud yang menyerahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu H Rooswandi Salem di ruang kerja Sekda, Rabu, 23 September 2020.

Moh Edy Mahmud, mengatakan atas surplus pencapaian target yang berhasil diraih Pemkab Tanah Bumbu ini, maka, BPS memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja sama yang dibangun selama ini.

Dijelaskan Edy, dalam sensus penduduk tahun 2020, Pemkab Tanbu sudah melakukan sensus penduduk secara online pada bulan Februari- Mei. 

Di mana setiap daerah punya target partisipasi masyarakat yang mengikuti sensus penduduk online.

“Untuk Tanah Bumbu di awalnya memasang target 11 persen lebih, setelah selesai pada bulan Mei, maka targetnya terpenuhi sampai 100 persen lebih. Justru itulah, Tanbu menjadi bagian dari beberapa daerah yang memenuhi dari sensus penduduk online,” katanya.

Pihaknya menganggap, capaian ini merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ataupun sebuah partisipasi yang turut mendorong masyarakatnya ikut dalam sensus penduduk online.

“Kami berharap peran BPS dengan Pemerintah Kabupaten Tanah akan semakin meningkat, di mana segala data yang kami hasilkan akan dipakai oleh Pemerintah Daerah dalam program pembangunan. Di samping itu kita menekankan pada kawan-kawan di BPS untuk terus berperan aktif hingga keberadaannya sangat dirasakan Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sekda, mengucapkan terima kasih atas peran BPS terkait pendataan penduduk yang dianggap penting dalam kelangsungan program pembangunan di daerah.

Dikatakan Sekda, BPS dan Pemerintah Daerah sudah merupakan sebuah sinergitas dalam pengelolaan pencapaian data akurat. Tentunya, proses pengelolaan data tersebut perlu sinkronisasi antara kedua belah pihak.

Di sisi lainnya, kata Sekda, BPS sangat dibutuhkan perannya sebagai bahan koreksi dan evaluasi data. Di mana hal yang berkaitan program pemerintah di antaranya penurunan kemiskinan apakah dianggap efektif?

Sejauh ini, lanjut Sekda, SKPD yang menjalankan program kerja kadang lupa menilai ataupun mengukur. 

Secara normatifnya SKPD hanya menjalankan program yang ada di dalam dokuman anggaran, seperti program kemiskinan dan kesehatan. Namun tanpa tahu apakah program itu sudah menurunkan angka secara keseluruhan.

“Kita berharap setiap data itu real time dari pihak SKPD, dan suatu saat nanti kita perlu mengadakan kesepakatan kedua belah pihak, misalkan, data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar segera memberikan informasi data terbaru kepada BPS. Sehingga, data yang diolah BPS adalah data real time,” ucapnya.

Alasannya lagi, kata Sekda, kondisi penduduk setiap hari bergerak, di situ ada warga yang meninggal ataupun pindah keluar daerah. Kalau dievaluasi, perubahan data kependudukan itu akan update dalam satu minggu atau satu bulan untuk penyesuaian data.

“Itupun kalau yang bersangkutan mengusulkan atau melaporkan, namun pada kenyataannya kadang warga yang meninggal, pindah atau melahirkan, lambat melaporkan. Makanya, setiap warga yang baru lahir, pihak Disdukcapil langsung membuatkan surat keterangan lahir sehingga tercatat, lalu akan terlihat jumlah penduduk yang berkurang dan bertambah,” pungkasnya.

(Ril/Alam)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: