Program Rutilahu di Desa Tengah Pulau Sembilan Dipertanyakan

Salah satu rumah warga di Desa Tengah, Pulau Sembilan, Kotabaru, Kalsel.

Kadus 1 Desa Tengah, Kecamatan Pulau Sembilan, Kotabaru, Kalsel, Aco, pada 10 November 2021 mengatakan, dirinya tidak pernah disuruh mendata warga RT 001 dan 002 yang layak menerima bantuan program rumah tidak layak huni (rutilahu).

Dia mengaku pernah ditanya warganya," Kok kita tidak dapat bantuan ini RT 001 dan 002?".

Lalu, dia mempersilakan warganya bertanya langsung ke kepala desanya.

Jadi di RT 001 ini tidak ada yang dapat bantuan?

Dikatakan Kadus, RT 001 (bantuan) tambahan (di luar yang terdata).

"Itu tambahan, seandainya warga kami tidak kena musibah angin puting beliung (beberapa waktu lalu)  tidak mungkin dapat bantuan. Kalau itu disebut (program rutilahu) itu tidak masuk".

Dikatakannya, bantuan rehab rumah yang bersumber dari APBDes Tengah Tahun 2020 dari data itu sangat tidak logis. Soalnya, katanya, warganya hanya dapat beberapa lembar saja, tidak cukup.

"Jadi kata mereka (warga) 'kalau kami dibantu segini, bagaimana untuk kami kerjakan, seandainya kami dibantu 50 lembar kah atau 30 lembar kah kami bisa langsung bangun, tapi kalau kami dibantu cuma 20 lembar, 15 lembar, ada yang 10 lembar kami mau bangun seperti apa?' jadi katanya 'kalau kami didesak membangun dan disuruh mengembalikan, silakan diambil, soalnya kami ini dibantu abal-abalan soalnya gak cukup".

Jadi di RT 002 berapa rumah (dibantu)?

"1 rumah aja, di RT 001 1 rumah, itu pun papannya 1 lembar di RT 002, asbesnya 2 lembar, ada juga paku," katanya.

Sementara warga lainnya di RT 012, Karmila, mengaku mendapatkan bantuan kalsiboard 10 lembar, papan 10 lembar, balok 10 batang, dan asbes 4 lembar.

Warga RT 012 lainnya, Arpa mengatakan, dia dapat bantuan papan 22 lembar, balok 20 batang, kalsiboard 6 lembar, dan asbes 4 lembar.

Lainnya, warga RT 011 mengaku dapat bantuan kalsiboard 16 lembar, papan 10 lembar, dan balok 10 batang.

Sumber media ini mengatakan, penjelasan  Kepala Desa terkait anggaran rumah tidak layak huni Rp 120  juta  itu, sebenarnya, bebernya, dananya kurang lebih Rp 135 juta.

Dikonfirmasi, pada Senin, 8  November  2021, Kepala Desa Tengah H Abdul Wahab, mengatakan bedah rumah datanya yang tecatat  ada 20 rumah .

Dana masing-masing penerima, katanya, dicatat oleh bagian pencatat desa.

"Adapun yang Rp 60 juta itu tidak sesuai apa yang dilaporkan  masarakat, karena hasil pembelanjaan ada semua, soalnya kalau masalah perehapan rumah bukan  semacam laporan perehapan, tapi rumah tidak layak huni. Mungkin dananya masyarakat hanya tau Rp 60 juta itu, tidak jelas laporannya , nanti bendahara kami bisa  menjelaskan, dari sekdes  juga  bisa menjelaskan  penggunaan dananya, karena anggaran  Rp 120 juta betul juga, tapi di dalam Rp 120 juta itu  tida  ada  bunyi  untuk  transport, biaya untuk ojek, makanya  di-RAB bukannya  saya menyalahkan, tapi coba ada rincian  di dalam  ini ongkos  tukang  kemarin," ungkapnya.

Dilanjutkannya, terkait hal ini sudah  dievaluasi pihak kecamatan dari DPMD 

"Bantuannya ke waga tidak merata, ada Rp 7 juta, Rp 5 juta, ada juga kurang Rp 3 juta untuk warga di RT 001 sampai  RT 12  semua dapat, jadi kemarin  masih  ada  sisa dana  itu kita  bantu lagi 4 rumah,  tidak  tecatat  di dalam  laporan  itu  karena kita  belikan asbes  ada yang 20 lembar, ada  10 lembar, ada 10 kalsiboard 4  lembar satu  rumah, itu  tidak masuk laporan," akunya.

(Ramli)                                                                                                                                                       

Tweet

Subscribe to receive free email updates: