DPRD Bahas BBM Nelayan

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kotabaru yang digelar Senin (24/01/2022), Anggota DPRD Kotabaru, Awaludin mengatakan ada beberapa usulan masyarakat nelayan, khususnya Asosiasi Nelayan Rampa Bersatu, agar di Desa Rampa dibangunkan SPBUN.

"Karena jumlah nelayan desa Rampa sudah mencapai 1000 lebih, kalau bisa apa persyaratannya, selain itu dari dinas prikanan juga mengatakan ada data-data nelayan yang sudah terakomodir, baik itu SPBUN PPI Hilir Muara serta lainnya yang bersubsidi," katanya 

Awaludin, mengatakan alasan nasyarakat nelayan meminta agar SPBUN dibangunkannya di Desa Rampa agar tidak terlalu jauh mengambil BBM  dan meminta regulasi agar ada kesepakatan bersama antara PT. Pertamina dan PT. AKR menyuplai solar ke SPBUN dan meminta dinas perikanan yaitu mengeluarkan surat rekomendasi untuk nelayan ditetapkan pada tahun-tahun pertama.

"Tdak seperti sekarang yaitu setiap pengambilan BBM meminta rekomendasi  ke dinas perikanan. Artinya, di sini perlu ada perubahan regulasi akan tetapi harus disertai kesepakatan bersama antara pengelola SPBUN  dan PT Pertamina, PT AKR dan dinas perikanan," paparnya

Sementara, Ketua Asosiasi Nelayan Bersatu, Muhammad Halil mengatakan seharusnya desa Rampa tidak mengalami kelangkaan BBM, karena diapit 2 buah SPBUN di Desa Hilir dan di Desa Sungai Taib.

Dikatakan Halik, kenapa di desa Rampa kesusahan BBM nelayan, karena tidak masuk akal bagi nelayan desa Rampa untuk membeli minyak ke SPBUN Desa Hilir maupun di AKR PPI sebanyak 25 liter saja. "Masuk akal apa tidak?"ungkapnya.

"Makanya kami di sini memohon agar bisa ada alternatif pangkalan solar untuk di dsa Rampa. Kami berharap ada pangkalan, kalau bisa nama kami dihapus saja di AKR data nelayan kami di sana, karena kami merasa tidak pernah mengambil minyak tetapi yang  mengambil adalah pelangsir di sana. Pelangsir yang bermain di sana, siapa melayan yang mampu membeli minyak 200 liter, coba pikirkan ada tidak nelayan di Rampa, sedangkan penghasilan mereka cukup hanya per hari saja," katanya.

Salah satu perwakilan nelayan Desa Gedambaan, Ancah juga menginginkan pelangsiran distop di SPBUN Desa Gedambaan.

"Utamakan untuk warga Desa Gedambaan, dan kemudian tolong sesuaikan harga dari SPBUN Desa Gedambaan dengan harga HET dari Pertamina, karena harga sekarang ini masih ada yang rendah dan ada yang tinggi, contohnya untuk pelangsir melebihi HET, makanya semua pelangsir itu dapat," katanya.

Manajemen Manajer PT Pertamina Kabupaten Kotabaru, Handy Tri Husodo menegaskan SPBUN wajib melayani yang punya rekomendasi.

"Kalau tidak ada rekomendasi tidak boleh dilayani tetapi kalau punya itu wajib dan kita komitmen itu. Kalau ada yang melayani tidak pakai rekomendasi bisa dilaporkan ke kami, dan kami akan melakukan tindakan yang tegas termasuk juga harga HET," katanya.

Selain itu, pihaknya nanti akan memasang spanduk di masing-masing di SPBUN bahwa HET Rp 5.150.

Selain itu,  lanjutany, SPBUN di Desa Gedambaan baru menyalurkan di bulan Desember.

"Memang kuotanya kecil karena dihitungnya berdasarkan realisasi kemarin dan nanti kita akan mengusulkan penambahannya. Jadi, pada prinsipnya, pertama semua kuota itu diatur oleh BPH migas  dan kami terbuka dalam artian berapa yang kita keluarkan dari depot pasti kita usahakan 100% full," tegasnya.

(Yandi)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: