Serahkan SHM Warga Tanbu, Muhaimin: Target Kami 2024 Rp5 M Disalurkan ke Desa

Muhaimin Iskandar saat dinTanah Bumbu. (ist)

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Rabu (15/3/2023).

Kunjungan kerjanya bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) itu tujuannya dalam rangka menyerahkan sertifikat hak milik (SHM) tanah bagi warga Tanah Bumbu.

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah menyukseskan sertifikasi tanah kepada transmigran.

Dikatakannya, para transmigran perlu mendapatkan perhatian dari semua sektor. Di mana kompleksitas berbagai masalah tersebut tidak lah mudah.

Di mana infrastruktur sarana dan prasarana kemudian aksesnya, kerena demikian para transmigran telah membuka sebuah wilayah baru.

“Dengan SHM yang diserahkan ini akan memungkinkan mereka mendapatkan masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Ia mengatakan, transmigrasi dan pembangunan desa menjadi satu kesatuan dan akan menjadi prioritas dalam mempercepat pembangunan nasional.

“Pembangunan nasional akan cepat kalau desa tumbuh berkembang dengan cepat,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, cak Imin juga menjelaskan terkait undang-undang pelaksanaan dana desa. Hal tersebut berdampak pada percepatan pembangunan desa yang luar biasa, terutama di sisi peningkatan infrastruktur maupun SDM.

“Silakan dicek di masyarakat desa, di mana pelaksanaan dana desa dirasa sangat efektif, kerena undang-undang desa berdampak dengan pembangunan desa yang cepat dan harus terus ditingkatkan,” imbuhnya.

Ia mentergetkan tahun 2024 APBN harus disalurkan ke tiap desa sebesar Rp5 miliar.

“Ini sebagai target kami di DPR RI sebagai bentuk perjuangan politik,” terangnya.

Menurutnya, Rp5 miliar dari APBN dianggap rasional dan sangat cukup.

Adapun langkah yang diambil untuk merealisasikan penambahan anggaran Rp5 miliar untuk desa ini harus dimulai dari komitmen kepala desa untuk membuktikan keberhasilan dengan melalui sikap, transparan, akuntabel atau tidak ada penyelewengan.

Berkaitan itu, pola pikir dari pemimpin di pusat sudah terbuka, termasuk Menteri Keuangan yang sudah menyaksikan bagaimana dana desa itu benar-benar bermanfaat di saat krisis.

“Kemarin terbukti, waktu merebaknya Covid 19, penggunaan dana desa betul-betul efektif,” tutupnya. (WiN)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: