R-APBD Kotabaru 2024 Rp3 T Disetujui jadi Perda

(Foto: Humas DPRD Kotabaru)

DPRD Kotabaru menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Rapat paripurna laporan akhir proses pembahasan DPRD Kotabaru atas Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, Senin (27/11/2023).

Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis yang memimpin Rapat Paripurna ini, didampingi Wakil Ketua I H. Mukhni.Af, Wakil Ketua II Muhammad Arif dan dihadiri Sekda H. Said Akhmad.

Bupati Kotabaru dalam pidato tertulisnya yang dibacakan Sekda mengatakan, berdasarkan persetujuan bersama antara Pemkab Kotabaru dan DPRD, total R-APBD tahun 2024 Rp3,.. triliun.

Total belanja Rp3,... triliun.

...

Sementara itu, dalam laporan akhir pembahasan APBD tahun 2024, DPRD Kotabaru melalui Mukhni menyampaikan beberapa catatatan:

1. PERTAMA-TAMA KAMI MEMBERIKAN APRESIASI ATAS KERJA KERAS PEMERINTAH DAERAH DALAM HAL MENYUSUN MELAKSANAKAN APBD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023 SERTA PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA ATAS CAPAIAN WTP KEDELAPAN KALI NYA SECARA BERTURUT-TURUT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 DARI BPK-RI PERWAKILAN KALSEL.

2. BAHWA TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN RAPBD ADALAH MEMASTIKAN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KOTABARU DALAM KONTEKS RPJMD. KAMI BERHARAP APBD TAHUN 2024 TERUS FOKUS MEREALISASIKAN RPJMD SERTA VISI MISI “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTABARU YANG SEMAKIN MANDIRI DAN SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN DI BIDANG AGROBISNIS DAN KEPARIWISATAAN”

3. KAMI BERHARAP DALAM PENYUSUNAN RAPBD TAHUN 2024 TETAP MEMPERHATIKAN ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI, PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ( PPAS ), KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT, KONDISI EKONOMI MAKRO SERTA MEMPERHATIKAN PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN KOTABARU.

4. KAMI BERHARAP MELALUI APBD TAHUN 2024 INI DAPAT DIMAKSIMALKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM-PROGRAM YANG MUNGKIN BELUM DAPAT TEREALISASI PADA APBD TAHUN 2023 DENGAN MENGEDEPANKAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN KOTABARU.

5. TERHADAP PROGRAM KEGIATAN YANG TERTUANG PADA NOTA KEUANGAN ATAU RAPERDA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TERUS MENGALAMI PERBAIKAN DI SETIAP SKPD. SEBAGAIMANA SKALA PRIORITAS, NAMUN TERHADAP TATARAN PELAKSANAANNYA DI TAHUN 2023 YANG BELUM SAMPAI MAKSIMAL SUPAYA MENJADI PERHATIAN OLEH MASING-MASING SKPD.

6. APBD AGAR DIARAHKAN KEPADA PARA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR  MASYARAKAT, AGAR LEBIH MENINGKATKAN KINERJA KEPALA SATUAN UNIT KERJA, AGAR MENYELESAIKAN PROYEK MULTIYEARS TEPAT WAKTU DAN PROGRAM PEMBANGUNAN HENDAKNYA BERKELANJUTAN.

7. MENGINGATKAN AGAR TIDAK TERJADI ADANYA PENAMBAHAN PROGRAM PENGERJAAN PEMBANGUNAN YANG SUDAH DISAHKAN DAN DITUANGKAN DALAM KUA-PPAS 2024 DAN DILUAR MEKANISME PEMBAHASAN SESUAI PERMENDAGRI TENTANG PETUNJUK MEKANISME PEMBAHASAN ANGGARAN TAHUN 2024.

8. MENEKANKAN AGAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU YANG MELALUI RANCANGAN ANGGARAN APBD DAN NOTA KEUANGAN TAHUN 2024 MERUPAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RANGKA PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN YANG SESUAI DENGAN POTENSI, ASPIRASI, DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DI DAERAH.

9. MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH BESERTA JAJARANNYA ATAS PENINGKATAN DAN CAPAIAN PENDAPATAN DAERAH PADA TAHUN 2023, SEHINGGA MENJADIKAN ACUAN TERHADAP TARGET PENDAPATAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2024 YANG SECARA OTOMATIS AKAN MENJADI LEBIH BAIK.

10. MENGHARAPKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH AGAR LEBIH DITINGKATKAN LAGI DANA TERHADAP DINAS YANG BERPOTENSI UNTUK MENINGKATKAN PAD, AGAR BISA MENAIKAN PENDAPATAN DAERAH KITA. CONTOH, DI DINAS PERHUBUNGAN TENTANG ALAT UJI KIR DAN ALAT PENGUJI METER DI INDUSTRY.

11. KAMI BERHARAP PEMERINTAH DAERAH TERUS MELAKUKAN UPAYA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH. MULAI DARI PEMBENAHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH HINGGA MENINGKATKAN SDM PIHAK PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

12. HENDAKNYA PEMERINTAH DAERAH DALAM HAL INI SKPD/OPD MEMBUAT PERENCANAAN ANGGARAN YANG BAIK MENCAKUP ESTIMASI REALISTIS MENGENAI WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MELAKSANAKAN BERBAGAI PROGRAM DAN PROYEK. KARENA KETEPATAN WAKTU DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN DAPAT MEMBANTU DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN JUGA DAPAT MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PEMERINTAH. HAL INI UNTUK MEMASTIKAN ANGGARAN YANG SUDAH DISAHKAN DAPAT DIGUNAKAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN, SEHINGGA MASYARAKAT DAPAT MENIKMATI/MERASAKAN HASIL DARI PEMBANGUNAN TERSEBUT.

13. MENYOROTI BAHWA DENGAN PEMBELIAN ASET TANAH DI DEKAT TUGU NELAYAN KOTABARU SAMPAI SAAT INI BELUM ADA TERLEALISASI PEMBANGUNANNYA MAKA DARI ITU KEADAAN KOTA MASIH BELUM TERTATA DENGAN BAIK.

14. DALAM MENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN RAPBD TAHUN 2024 UNTUK PEMBANGUNAN INFRA STRUKTUR, PERLUNYA PEMERINTAH DAERAH MERENCANAKAN SECARA BAIK DAN SISTEMATIS AGAR PELAKSANAANNYA TEPAT WAKTU.

15. MENGHIMBAU SANGAT MENYAYANGKAN SEKALI DENGAN KEGAGALAN PROYEK PANTAI TARJUN MAKA DARI ITU UNTUK TAHUN BERIKUTNYA, MENGHARAPKAN UNTUK PROYEK TERSEBUT BISA TERLEALISASI.

16. KEGAGALAN PEMENANG LELANG PROYEK JALAN TARJUN – SERONGGA TAHUN 2023 MENJADI PERHATIAN AGAR BISA LEBIH SELEKTIF DALAM MENENTUKAN PEMENANG LELANG PROYEK STRATEGIS.

17. MENGHIMBAU DENGAN ADANYA AGROBISNIS DAN KEPARIWISATAAN YANG ADA DI KABUPATEN KOTABARU KHUSUSNYA DI DAERAH PULAU LAUT BARAT ATAU TELUK TAMIANG SANGAT DISAYANGKAN AKSES JALAN SANGAT RUSAK SEKALI MAKA DARI ITU PERLU PERHATIAN DARI PEMERINTAH SUPAYA JALAN LEBIH BAGUS UNTUK PENDAPATAN KEPARIWISATAAN LEBIH BAIK.

18. MENGINGATKAN AKSES JALAN DI KABUPATEN KOTABARU KHUSUSNYA DI KECAMATAN-KECAMATAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KARENA PADA SAAT INI AKSES JALAN BANYAK TIDAK BISA DITEMPUH DENGAN CEPAT SUPAYA TIDAK TERHAMBAT.

19. MENGAPRESIASI UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN SEKTOR PARIWISATA  MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA, SERTA KEGIATAN-KEGIATAN UNTUK MEMPERKENALKAN PARIWISATA KOTABARU.

20. KAMI TERUS MENDORONG PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGGALI POTENSI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI INTENSIFIKASI DAN EKSTENFIKASI AGAR PENDAPATAN ASLI DAERAH MENINGKAT SETIAP TAHUNNYA.

21. DISAMPING PROGRAM INFRA STRUKTUR PEMERINTAH DAERAH PERLU MEMPERHATIKAN TENAGA KERJA DAERAH KERENA SETIAP TAHUN BERTAMBAH. 

22. PEMERINTAH DAERAH PERLU MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT, MEMAJUKAN PENDIDIKAN, AGAR DAPAT RASAKAN  MASYARAKAT KABUPATEN KOTABARU.

23. TERHADAP ANGGARAN BIAYA PENDAMPINGAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU YANG DIANGGARKAN PADA TAHUN 2024 MESTI MENJADI PERHATIAN BERSAMA, MENGINGAT JUMLAH MASYARAKAT KABUPATEN KOTABARU YANG SUDAH TERINTEGRASI DENGAN BPJS MASIH CUKUP RENDAH. DAN BERKAITAN DENGAN INI, MENJADI FOKUS KITA BERSAMA PADA TAHUN 2025 KABUPATEN KOTABARU SUDAH BERSTATUS UHC ATAU SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN KOTABARU SUDAH TERINTEGRASI DENGAN BPJS.

"Apakah disetujui diteapkan menjadi Perda 2024?" tanya Syairi.

"Setuju," sahut sejumlah anggota DPRD Kotabaru.

(IWAN)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: