Acaranya dilaksanakan di aula kantor Kecamatan Mantewe yang dihadiri Forkofimda Tanbu, BPBD Provunsi Kalsel dan Pemerintah Provinsi Kalsel, Jumat (9/8/24).
Di acara itu Pemerintah Tanbu harus segera menetapkan status keperluan mendesak untuk cepatnya penanganan longsor yang ada di Kecamatan Mantewe.
“Nanti tim monev akan konsultasi ke Kementerian PUPR dan Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) untuk meminta saran dan rekomendasi penanganan status keperluan mendesak terkait penanganan bencana longsor di Mantewe,” kata Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tanbu, H Sulhadi.
Kalaksa menambahkan, Balai Jalan Nasional sangat perlu dukungan dari Forkopimda dan Pemerintah Provinsi Kalsel untuk menanggani dan melakukan pembangunan dengan waktu yang cepat guna kelancaran akses jalan buat masyarakat.
Ke depannya, tim monev Tanbu bersama-sama melakukan patroli dan sosialiasasi bekerja sama dengan polisi kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel untuk pencegahan penebangan hutan liar di wilayah potensi rawan longsor.
Sementara itu, dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) akan menyediakan pemetaan kawasan hutan lindung yang menjadi kewenangannya.
“Akan dilakukan sosialisasi terkait keberadaan hutan lindung yang dijaga kelestariannya, dengan adanya penguatan peranan penegak hukum yang lebih optimal serta adanya dukungan penuh dari Kejaksaan Negeri Kab. Tanah bumbu,” tambah Kalaksa.
Sehingga dalam kesempatan rakor ini, Dinas Perhubungan Provunsi Kalsel juga siap memasang rambu-rambu imbauan peringatan di titik-titik rawan longsor di jalan nasional trans batulicin-kandangan.
“Dengan diadakannya rakor dan monev ini diharapkan baik pemkab/kota dan pemerintah pusat dapat bersinergi untuk segera memikirkan bersama-sama solusi alternatif jalan secara bertahap,” kata Kalaksa.
0 Response to "BPBD Tanbu, Tim Rakor Monitoring dan Evaluasi Penanganan Bencana Longsor Mantewe"
Posting Komentar