Ternyata benar!! Se Kalsel, "Kotabaru jadi juru kunci dalam kinerja". Apa kata Bupati?

Kotabaru, Kalsel-

Kinerja (Pemerintah Kabupaten Kotabaru) menempati posisi terakhir dari 13 Kabupaten/Kota se Kalimatan Selatan terkonfirmasi diantara catatan dalam penyampaian laporan akhir proses pembahasan DPRD Kabupaten Kotabaru atas 1 (satu) buah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

Kiri-kanan: Rapat Paripurna DPRD - H. Sayed Jafar, Bupati Kotabaru

Tepatnya ada di point 5 (lima) dalam catatan penyampaian laporan akhir proses pembahasan DPRD Kotabaru tersebut yang dibacakan Enny Seswati Murti Hariati, anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (09/07/18).

Redaksi lengkapnya catatan DPRD itu sebagai berikut, “Kami mengapresiasi Pemerintah Daerah yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 3 (tiga) kali berturut-turut dan sangat disayangkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diperoleh namun belum beriringan dengan kinerja pemerintah yang sangat jauh dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yang menempati posisi terakhir.”

Suji Hendra, Ketua Komisi I DPRD ketika ditanya terkait kinerja Pemerintah Kabupaten yang menempati posisi terakhir itu mengatakan, hal itu terjadi karena di tahun 2017 banyak kepala SKPD dijabat  pelaksana tugas (plt kepala dinas) yang menurutnya dijabat oleh yang bukan membidangi  (berpengalaman.red) di pekerjaannya.

Dampaknya, sambung Suji, pekerjaan yang dilakukan SKPD (yang bersangkutan) tidak berjalan sebagaimana.

Dilanjutkannya, sebagaimana yang sudah disampaikan fraksi lain, kurangnya serapan anggaran menjadi salah satunya indikasi kurang profesionalnya pejabat yang ada di dinas masing-masing tersebut.

Tahun 2018 sudah berjalan (saat ini sudah memasuki bulan Juli) sudah banyak pejabat difinitif yang menempati jabatan kepala SKPD sesuai dengan keilmuannya, tapi kenapa pekerjaan-pekerjaan (proyek), utama proyek-proyek besar masih banyak yang belum dikerjakan.  Masih ada keterlambatan pelaksanan pekerjaan?

Hal itu masih terjadi karena mereka (kepala SKPD difinitif) baru menjabat beberapa bulan.

“Paling tidak mereka harus menjabat dari awal, dari perencanaan.

Maksud saya jangan sampai gonta-ganti kepala dinas di dinas yang banyak menyerap anggaran,”tandasnya.

H. Sayed Jafar, Bupati Kotabaru ketika ditanya, tak mengakui bahwa di tahun 2018 ada keterlambatan pekerjaan.

“Sebenarnya bukan terlambat, ini kan lagi proses lelang dan ini sudah berjalan, 90 persen sudah selesai. Ini pun kita percepat. Sebelum dibuatkan perjanjian kontrak, kita buatkan surat perintah kerja, supaya dia (kontraktor) melaksanakan pekerjaan lebih cepat, jadi dia bisa mobilisasi alat dan segala macam. Kalau menunggu kontrak kan bisa sebulan lagi bahkan lebih baru dikerjakan?”.

Terkait persoalan kinerja, Sayed Jafar mengatakan, sebabnya tentu berbicara pada individu masing-masing.

“Kalau kerja, sebenarnya kan sudah ada aturan. Kalau sudah ada aturannya, tentu kita laksanakan pekerjaan itu,”ujarnya.

Individu yang dimaksud masing-masing kepala SKPD?

“Kan kita bilang masing-masing pekerja lah.” Sahutnya

“Soal kinerja ini tentu akan kita tingkatkan. Harus diperbaiki,”imbuhnya.

Ia juga menepis bahwa yang menjadi penyebab kinerja Pemerintah Kabupaten menempati posisi terakhir itu karena terlalu banyak menempatkan pelaksana tugas sebagai Kepala SKPD.

“Bukan persoalan plt. Hari ini kita mau melelang jabatan, KASN belum meberikan ijin, Jadi bukan kesalahan pemerintah kabupaten (menempatkan pelaksana tugas sebagai kepala SKPD). Kita sudah menyurat ke KASN untuk minta pelaksana tugas (plt) itu akan kita lelangkan, tapi KASN belum memberikan jawaban sampai hari ini.

Kalau gak ada (kepala SKPD) masa kita kosongkan?, tentu harus ada plt sebagai kepala SKPD sambil menunggu proses yang dilakukan oleh KASN,”ungkapnya.

Bupati juga menepis soal menempatkan pelaksana tugas (plt) Kepala SKPD itu tidak sesuai bidangnya.

“Masa tukang batu kita tempatkan di bidang plester. Pasti gak nyambung, pasti orang yang menguasai di bidang pekerjaan yang menempati di plt itu,”ujarnya.

Ditanya terkait peningkatan kinerja?

“Coba kita rajin bekerja pasti akan kita dapatkan (peningkatan kinerja itu),”katanya.

Salah satu kendala (terkait kinerja Pemerintah Kabupaten di posisi terakhir itu) karena kas daerah kosong?

“Kucuran dana (pusat) tersendat. Bagian kita belum diberikan, sehingga kalau di los kan keluar terus, apa pertahanan yang dilakukan? Nanti mungkin menggajih pegawai pun akan susah.

Kita sudah berusaha. Orang-orang (dinas terkait) sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat, tapi kita belum bisa tahu apa alasan pusat, kondisi apa yang dialami saat ini?”

Atau karena kurangnya penyerapan anggaran?

“Tidak, bukan soal serapan anggaran. Kalau itu (salah satu penyebabnya), tahun ini kita tidak akan diberikan APBN dan segala macam, tapi buktinya dana yang bersumber dari APBN (DAK) banyak sekali kita diberi. Tinggal kita aja yang membelanjakan.”

Bagaimana soal kekhawatiran kontraktor apabila bekerja di tahun 2018 ini kemungkinan tidak dibayar di tahun ini, tapi dibayar di tahun berikutnya?

“Dia (kontraktor) kan yang khawatir, kalau kita kan nda. Kalau dia khawatir kan gak usah kerja. Kalau kita ngasih kerjaan pasti ada duitnya ya kan?”tandasnya.

(IHA)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: