Ramai! HMI dan OPIN sampaikan aspirasi ke DPRD. Wakil dan Bupati ternyata tak harmonis!

Kotabaru, Kalsel -

Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meminta DPRD untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Ada beberapa hal yang mereka (mahasiswa) ingin dibahas dalam RDP DPRD ini diantaranya :

1) Mendesak DPRD untuk segara menstabilkan sistem pemerintahan yang carut-marut.

2) Menjelaskan kepada masyarakat terkait defisit anggaran/APBD tahun berjalan.

3) Meminta secara lisan, Bupati dan Wakil Bupati untuk menjelaskan tercapainya Visi Misi tahun berjalan.

4) Memintan Bupati dan Wakil Bupati menjelaskan hubungan yang kurang harmonis sesuai isu yang beredar.

5) Meminta Bapak Bupati dan Wakil Bupati menjelaskan pendanaan kegiatan touring dan tujuan touring.

Untuk menyerap aspirasi, DPRD pun menggelar RDP di ruang rapat paripurna, Senin (24/09//18).

RDP DPRD ini dipimpin Hj.Alfisah, Ketua DPRD, didampingi Muhammad Arif, Wakil Ketua I DPRD dan H.Mukhni.AF, Wakil Ketua II DPRD serta dihadiri sejumlah anggota DPRD.

H.Burhanudin, Wakil Bupati dan perwakilan Forkompimda, diantaranya Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kotabaru, Agung Nugroho, SH juga hadir dalam RDP DPRD ini.

RDP DPRD ini sempat diskors 15 menit, menunggu kehadiran Bupati dan dinas terkait.

15 menit ditunggu, Bupati dan dinas terkait juga tidak datang, ada informasi dari sekretariat DPRD bahwa Bupati, Sayed Jafar tidak bisa hadir karena sakit, Mahasiswa pun tidak jadi mengikuti RDP DPRD ini, mereka memilih meninggalkan RDP DPR. Memilih menyampaikan aspirasi ke Sekretariat Daerah (kantor Bupati).

Bersamaan dengan sejumlah Mahasiswa, Organisasi Pedagang Ikan dan Nelayan (OPIN) juga meminta DPRD untuk menggelar RDP.

Bersama OPIN juga hadir untuk mengikuti RDP DPRD ini diantaranya; Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda.

Meski Bupati, Sayed Jafar dan dinas terkait tidak hadir, OPIN tetap meminta RDP DPRD digelar.

 

Ada beberapa aspirasi yang mereka sampaikan diantaranya terkait; bantuan nelayan, isu kekosongan KAS Daerah, dan isu Bupati dan Wakil Bupati tidak harmonis.

Dalam penjelasannya, Wakil Bupati, Burhanudin mengungkapkan keinginannya untuk mengundurkan diri.

Terkait ketidakharmonisan antara Bupati, H.Sayed Jafar dan Wakil Bupati, H. Burhanudin yang terungkap dalam RDP DPRD ini, H.Muchtasar, Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kotabaru mengharapkan agar antara Bupati dan Wakil Bupati kembali harmonis.

Namun demikian, seorang Kepala Dinas yang tidak disebut namanya beranggapan, antara Bupati dan Wakil Bupati sulit akan harmonis kembali karena persoalan tersebut sudah dibawa ke ranah publik (di Media Massa dan dibicarakan terbuka di RDP DPRD).

Akhirnya, Hj. Alfisah, Ketua DPRD membacakan kesimpulan/rekomendasi DPRD sebagai berikut :

1)  DPRD akan melakukan kajian-kajian/identifikasi masalah secara mendalam terkait tugas fungsi DPRD terhadap pengawasan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan seperti, "adanya permohonan audit BPK, bantuan nelayan, dana operasional, kekosongan kas daerah, dugaan pelanggaran perbub-perbub, menjadi perhatian DPRD."

2)  Masing-masing AKD (Alat Kelengkapan DPRD) untuk melakukan rapat kerja internal DPRD, bahkan rapat kerja denga Eksekutif untuk mengklarifikasi terhadap identifikasi masalah-masalah yang disampaikan dalam RDP DPRD ini.

3) Tidak menutup kemungkinan, DPRD akan meminta bantuan untuk difasilitasi Gubernur Kalsel, menyelesaikan tata kelola pemerintahan kotabaru terkait dugaan abuse of power ( penyalahgunaan kekuasaan) yang dilakukan Bupati, Sayed Jafar.

“ DPRD tidak berwenang dalam eksekusi, DRPD hanya memberikan rekomendasi, menyerap aspiras,”tandas Alfisah.

(Iwan Hardi)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: