Arif: Bolehkah Beban Tetap Pelanggan PDAM Disubsidi Silang? Hadrami: Itu Memungkinkan
Rapat Kerja DPRD Kotabaru dengan PDAM Kotabaru
"Denda nol, tagihan Rp 35 ribu, lain-lain Rp 10 ribu, membayar lah Rp 45 ribu. Membayar Rp 45 ribu itu tanpa memakai apa-apa (airnya tidak jalan.Red)." (Baca: Raker DPRD dan PDAM, di Antaranya Bahas Soal tarif)
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Kotabaru, Muhammad Arif dalam Rapat Kerja antara DPRD Kotabaru dan PDAM Kotabaru yang juga dihadiri Bagian Ekonomi dan Bagian Hukum Setda Kotabaru, Senin (25/04/2022).
Kejadian itu, kata Arif, tidak hanya dialami dirinya, tapi dialami masyarakat (pelanggan PDAM).
Perhitungannya bagaimana?
Namun demikian, Arif memberikan solusi atau saran agar adanya subsidi silang. Maksudnya, instansi pemerintah dinaikkan bayarnya, masyarakat yang dikurangi. "Boleh kah?" tanya Arif.
"Kalau masyarakat kita didenta, dendanya itu cukup tinggi, dan kalau masyarakat pelanggan tidak membayar, maka akan diputus (dicabut meter pelanggan PDAM-nya)," kata Arif.
Menanggapi hal itu, Plt. Direktur PDAM, Tri Basuki, mengatakan penetapan beban pelanggan itu sudah diatur, sudah ada regulasinya.
"Semua PDAM sama, pasti mengeluarkan atau menerapkan beban tetap. Itu namanya beban pemakaian minimal, itu diatur di Permendagri nomor 21 tahun 2020," katannya.
Diatur di Pasal 21.
Poin 1, BUMD air minum menggunakan beban tetap bulanan kepada pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volumr pemakaian air minimum.
Poin 2, pemaiakaian air minimum sebagaimana poin 1 ditetapkan oleh direksi.
Poin 3, besaran beban tetap dihitung dari volume pemaikaian air minimum dikali tarif yang berlaku
"Contoh tarif Rp 2500, kalau pemakaian airnya 10 kubik, bearti Rp 2500 x 10 = Rp 25.000, itu namanya beban tetapnya," terang Tri.
Menanggapi apakah diperbolehkan subsidi silang soal beban, Plt. Kabag Hukum Setda, Hadrami, SH, mengatakan hal itu dimungkinkan.
0 Response to "Arif: Bolehkah Beban Tetap Pelanggan PDAM Disubsidi Silang? Hadrami: Itu Memungkinkan"
Posting Komentar